Kaltimtoday.co, Samarinda - Beberapa waktu lalu, Rumah Potong Hewan (RPH) yang diduga ilegal berdiri di Jalan Hasan Basri, Samarinda dikeluhkan warga setempat.

Hal ini lantaran RPH tersebut menimbulkan bau tidak sedap serta mencemari saluran got yang mengalir ke sungai dengan limbah darah hasil pemotongan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, pengelola RPH harus mengantongi izin dari Dinas Pertanian, agar usaha yang dikelolanya legal.

Seperti Nomor Kesehatan Veteriner (NKV). NKV merupakan sertifikat registrasi yang menjamin bahwa rumah pemotongan baik dari segi sanitasi dan pengelolaannya.

Baca Juga: DLH Samarinda Rekrut 80 Operator Insinerator, Warga Sekitar Jadi Prioritas

 

Baca Juga: DLH Samarinda Pastikan Bau Menyengat di Depan Mall SCP Berasal dari Air Limbah yang Belum Diolah

Baca Juga: DLH Samarinda Anugerahkan Bank Sampah Terbaik 2025, Dorong Semangat Warga Kelola Sampah Bernilai Ekonomi

Baca Juga: Insinerator Tanpa Cerobong Jadi Solusi, Pemkot Samarinda Bidik Produksi Paving dari Limbah

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Samarinda Godok Raperda Air Limbah Domestik, Libatkan Dinas PUPR hingga DLH

Baca Juga: PT EUP Bantah Dugaan Limbah Jadi Penyebab Ribuan Ikan Mati di Bontang, Sebut Faktor Arus hingga Sabotase

Baca Juga: Kematian Ribuan Ikan di Bontang Diduga akibat Limbah, Winardi Desak Tindakan Serius

Baca Juga: Jokowi Resmikan PP No. 28 Tahun 2024: Aturan Larangan Penjualan Rokok Eceran

Baca Juga: Limbah Pertamina Sempat Cemari Permukiman Warga, Sabaruddin: DLH Wajib Beri Sanksi!

Baca Juga: RSUD RAPB PPU Komitmen Pengelolaan Limbah Ramah Lingkungan

Baca Juga: Ketahui Aturan dan Larangan UTBK SNBT 2024

Baca Juga: Kaji Layanan Pengambilan Sampah Langsung ke Rumah, DLH Samarinda Berencana Naikkan Retribusi Kebersihan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Catat! Berikut 8 Aturan dan Daftar Nomor Darurat Saat Berkendara di Jalan Tol

Selain itu, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL), disertai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh DLH pun wajib dimiliki oleh setiap pengelola RPH.

"Kalau tidak ada pengendalian lingkungannya pasti berdampak. Harus ada sistemnya. Oleh karena itu, pemerintah atau swasta yang harus memfasilitasi," terangnya Jumat (7/5/2021).

Yama, sapaan karib perempuan ini menyebutkan, denda ataupun sanksi akan dijatuhkan kepada pengelola usaha, jika tidak menjalankan komitmen pengelolaan limbah yang tertuang dalam SPPL yang diajukan.

Hal tersebut juga diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, segala tempat usaha, termasuk RPH dan penjual produk asal hewan harus memiliki izin lingkungan.

"Jadi sebenarnya pedagang itu bisa saja memiliki tempat pemotongan sendiri. Selama sesuai peraturan, mengantongi izin, dan melakukan pengelolaan limbah, yang penting tidak dekat dengan area permukiman," tandasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]