Kaltimtoday.co, Samarinda - Beberapa waktu lalu, Rumah Potong Hewan (RPH) yang diduga ilegal berdiri di Jalan Hasan Basri, Samarinda dikeluhkan warga setempat.

Hal ini lantaran RPH tersebut menimbulkan bau tidak sedap serta mencemari saluran got yang mengalir ke sungai dengan limbah darah hasil pemotongan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, pengelola RPH harus mengantongi izin dari Dinas Pertanian, agar usaha yang dikelolanya legal.

Seperti Nomor Kesehatan Veteriner (NKV). NKV merupakan sertifikat registrasi yang menjamin bahwa rumah pemotongan baik dari segi sanitasi dan pengelolaannya.

Baca Juga: Limbah Pertamina Sempat Cemari Permukiman Warga, Sabaruddin: DLH Wajib Beri Sanksi!

 

Baca Juga: RSUD RAPB PPU Komitmen Pengelolaan Limbah Ramah Lingkungan

Baca Juga: Ketahui Aturan dan Larangan UTBK SNBT 2024

Baca Juga: Kaji Layanan Pengambilan Sampah Langsung ke Rumah, DLH Samarinda Berencana Naikkan Retribusi Kebersihan

View this post on Instagram

Baca Juga: Catat! Berikut 8 Aturan dan Daftar Nomor Darurat Saat Berkendara di Jalan Tol

Baca Juga: JATAM Kaltim Gugat DLHK Kukar Beberkan Dokumen Pembuangan Limbah Pertambangan Batu Bara di Sanga-Sanga

Baca Juga: Rawat Sungai Karang Mumus selama 8 Tahun, Misman Masuk Nominasi Penghargaan Kalpataru 2023

Baca Juga: Viral Hasil Tangkapan Nelayan di Balikpapan Timur Diduga Bercampur Limbah Batu Bara, Subari Minta Pengawasan Kapal Tongkang Diperketat

Baca Juga: Kaltim Ekspor 10 Kontainer Limbah Sawit ke Tiongkok

Baca Juga: 10 Kontainer Limbah Sawit Diekspor ke Tiongkok, Berasal dari Sejumlah Desa di Kukar

Baca Juga: Pencemaran Lingkungan Masih jadi Masalah Utama di Kota Tepian, DLH Diminta Tegas terhadap Industri Penghasil Limbah

Baca Juga: Diduga Tercemar Limbah Kelapa Sawit, Ratusan Ikan Mati Mendadak di Sungai Benderang Bengalon

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DLH Gelar Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH se-Kaltim

Selain itu, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL), disertai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh DLH pun wajib dimiliki oleh setiap pengelola RPH.

"Kalau tidak ada pengendalian lingkungannya pasti berdampak. Harus ada sistemnya. Oleh karena itu, pemerintah atau swasta yang harus memfasilitasi," terangnya Jumat (7/5/2021).

Yama, sapaan karib perempuan ini menyebutkan, denda ataupun sanksi akan dijatuhkan kepada pengelola usaha, jika tidak menjalankan komitmen pengelolaan limbah yang tertuang dalam SPPL yang diajukan.

Hal tersebut juga diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, segala tempat usaha, termasuk RPH dan penjual produk asal hewan harus memiliki izin lingkungan.

"Jadi sebenarnya pedagang itu bisa saja memiliki tempat pemotongan sendiri. Selama sesuai peraturan, mengantongi izin, dan melakukan pengelolaan limbah, yang penting tidak dekat dengan area permukiman," tandasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]