Kukar
Kebun Percobaan Unmul Dirusak Tambang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian Angkat Suara
Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian angkat suara soal aktivitas tambang ilegal di kawasan percobaan kebun milik Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman (Unmul) di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar.
Sejumlah hasil perkebunan di kawasan seluas 167.400 meter persegi itu pun rusak setelah digali sejak dua bulan lalu.
"Tambang ilegal atau illegal mining jauh dari prinsip penambangan yang baik dan benar. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin parah, kesehatan dan keselamatan masyarakat pun jadi taruhan," ungkap Hari Setyo, Humas Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian melalui rilisnya, Kamis (11/11/2021).
Dalam tataran Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tambang Ilegal kian marak. Menurut data yang terhimpun dalam kurun waktu 2018-2021, terdapat 151 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah.
Baca Juga: 993 Peserta Ikuti Psikotes TUNAS 2026 di Unmul, Jadi Satu-satunya Lokasi Tes di KalimantanLihat postingan ini di InstagramBaca Juga: Rektor Baru Unmul Rudianto Amirta Buka Suara Pasca Pilrek: Rivalitas Selesai, Saatnya Bersatu
"Ada 107 titik tambang ilegal di Kutai Kartanegara, 29 titik di Samarinda, Berau 11 titik, dan Penajam Paser Utara 4 titik. Sayangnya, proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal ini, tidaklah sebaik ekspektasi publik," ungkapnya.
Pertambangan Ilegal yang masuk dalam kawasan Kebun Percobaan Teluk Dalam milik Fakultas Pertanian Unmul yang terjadi sejak 31 Agustus 2021 ini dibuktikan dengan beberapa foto citra udara yang menunjukkan bahwa adanya aktivitas pertambangan.
"Dalam Pergub Kaltim tahun 2017 pasal 15 sudah jelas menyatakan bahwa kegiatan tambang tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah yang diperuntukkan untuk Ilmu Pengetahuan", jelasnya.
Lebih lanjut, pada pasal 20 Ayat 1 melarang adanya kegiatan tambang yang beroperasi di wilayah pertanian pangan dan hortikultura eksisting.
Selain itu, lanjut Hari, menurut pasal 158 Undang- Undang 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 milyar rupiah.
"Maka dari itu, kami mendesak kepolisian Kukar agar mengusut tuntas hal ini karena sudah jelas dasar hukumnya," tutupnya.
[NON]
Related Posts
- Unmul Bersholawat Jilid III, Rektor Ajak Civitas Akademika Perkuat Iman dan Doakan Bangsa
- Dari Expo hingga Pasar Murah, Unmul Buka Dies Natalis untuk Masyarakat
- Putaran Pertama Pilrek Unmul 2026, Senat Tetapkan 3 Nama Calon Rektor
- Akademisi Unmul Sebut Faktor Manusia Paling Dominan Pemicu Karhutla di Kaltim
- Unmul Dampingi Pembudidaya Nila di Sabintulung Terapkan Monitoring Kualitas Air Rawa Gambut









