Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Karhutla di Tol Balsam Meluas 3 Hektare, Asap Ganggu Jarak Pandang Pengendara

 

Baca Juga: Boyong 58 Peserta ke Toraja Utara, PKBGT Klasis Kaltimteng Targetkan Hasil Terbaik di Prawira PKBGT 2026

Baca Juga: Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim

Baca Juga: Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Soroti Antrean BBM di SPBU Setiap Hari, DPRD Kukar Bakal Telusuri Dugaan Penyelewengan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Karhutla Bencana Nasional, Bupati Kukar Harap Penanganan Lebih Masif

Baca Juga: Bentuk Karakter ASN, Bupati Kukar Pastikan Program Gerakan Etam Mengaji Berlanjut

Baca Juga: Dorong Ekonomi Pesisir, Pemkab Kukar Penuhi Kebutuhan BBM Nelayan Anggana Lewat SPBN

Baca Juga: Dua Tahun Masa Bakti DPRD Balikpapan, AMSI Kaltim Gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Legislatif

Baca Juga: Sebanyak 26 SMA/SMK Tidak Kebagian Seragam Gratis, Ada Sekolah Tak Terima Murid Baru

Baca Juga: Progres Kilang Balikpapan Capai 99 Persen, Menteri Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Baca Juga: Genjot Kedaulatan Energi, Menteri Bahlil Resmikan Dua Proyek Gas Lepas Pantai di Kaltim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Raih Penghargaan TPAKD Wilayah Kalimantan, Pemprov Kaltim Utus Karo Ekonomi ke Jakarta

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]