Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Dinas Peternakan Kaltim Turunkan Tim Pemeriksaan Hewan Kurban, Fokus Deteksi Penyakit dan Edukasi Masyarakat

 

Baca Juga: Industri Perhotelan Kaltim Tertekan Efisiensi Anggaran, Inovasi dan Kolaborasi Jadi Solusi Bertahan

Baca Juga: Dishub Kaltim Bahas Penyesuaian Tarif Transportasi Online Sesuai SK Gubernur

Baca Juga: Temui Massa Aksi Demo 100 Hari Kerja, Wagub Kaltim Seno Aji Janji Lindungi Masyarakat Adat

View this post on Instagram

Baca Juga: Genap 100 Hari Kerja, Mahasiswa Beri Rapor Merah untuk Kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Baca Juga: Media Sosial, Pekerjaan Hijau, dan Masa Depan Anak Muda Kalimantan Timur

Baca Juga: Mendikdasmen Minta Dedi Mulyadi Tinjau Ulang Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00

Baca Juga: Menjelang Iduladha 2025, Harga Pangan di Kaltim Stabil dan Stok Aman

Baca Juga: Perempuan Kalimantan Timur Siap Jadi Garda Depan Transisi Energi

Baca Juga: Stok Bapokting Jelang Iduladha Aman, DPTPH Kaltim Ajak Masyarakat Hindari Panic Buying

Baca Juga: Menjaga Wajah Kota: Peran Landmark Alam dalam Identitas dan Mitigasi Konservasi Lingkungan  

Baca Juga: Bambang Soepriyadi Resmi Jabat Plt Ketua Demokrat Kaltim, Komitmen Lanjutkan Program Irwan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pasca Kebakaran, BIG Mall Samarinda Ditutup Sementara untuk Proses Investigasi

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]