Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Transformasi Organisasi Modern dan Berdaya, DWP Resmikan Batik dan ID Card Baru

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Komitmen Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Targetkan Akses Layanan Merata

Baca Juga: Akses Internet untuk Desa di Kaltim, Pemprov Gunakan Fiber Optic dan Energi Surya

Baca Juga: Wujudkan Swasembada Beras, Pemprov Kaltim Berencana Tambah 30.000 Hektare Sawah Aktif

View this post on Instagram

Baca Juga: Kaltim Targetkan 841 Desa Terkoneksi Internet, Launching Dimulai dari Maratua

Baca Juga: Rudy Mas’ud Ajak Didik Anak Kaltim Baca Al-Qur’an Sejak Dini untuk Bangun Karakter Islami

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan BKKBN Sinergi Turunkan Stunting dan Wujudkan Keluarga Sejahtera

Baca Juga: Wagub Kaltim Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Longsor di Lempake Samarinda

Baca Juga: Rudy Mas'ud Sebut Program Gratispol dan Jospol Jadi Strategi Kaltim Atasi Kemiskinan di Pedalaman

Baca Juga: Pemprov Kaltim Perkuat Komitmen Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Baca Juga: Ermioni Vlachidou dari Yunani

Baca Juga: Seluruh Korban Longsor di Sungai Pinang Ditemukan, Operasi SAR Resmi Ditutup

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Korban Terseret Arus di Samarinda Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Resmi Ditutup

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]