Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Realisasikan Program Pendidikan Gratispol, Gubernur Rudy Mas'ud Tanda Tangani MoU bersama 53 Kampus Negeri dan Swasta se-Kaltim

 

Baca Juga: Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan Setiap Hari Kartini?

Baca Juga: Merayakan Kartini di Tengah Arus Perubahan

Baca Juga: Dukung Transformasi Digital Pedesaan, Pemprov Kaltim Luncurkan Internet Gratis untuk 841 Desa

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Bantuan Biaya Administrasi Kredit Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Baca Juga: Kota Bontang Siap Jadi Pusat Hilirisasi Perikanan Nasional, Industri Pengalengan Ikan Kian Prospektif

Baca Juga: Nurul Ulfa Desainer Sampul Membedah Buku Aminah Syukur

Baca Juga: Dorong Pemerataan Akses Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim Minta SMAN 10 Samarinda Kembali ke Lokasi Asal

Baca Juga: Kuliah Gratis di Kaltim Lewat Gratispol, Ini Langkah dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Baca Juga: Ingin Kuliah Gratis di Luar Negeri? Simak Prosedur dan Syarat Program Gratispol dari Pemprov Kaltim

Baca Juga: Beasiswa Gratispol untuk Kuliah di Luar Kaltim, Cek Kampus Prioritas dan Cara Daftarnya

Baca Juga: Skema dan Syarat Program Pendidikan Gratispol Kaltim, Cek Lengkapnya di Sini

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Dana Rp5 Miliar untuk Reward Masyarakat Taat Bayar Pajak, Bapenda: Ada Hadiah Umroh hingga Motor Listrik

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]