Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Andi Muhammad Akmal Terpilih Jadi Koordinator BEM SE-Kalimantan, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Regional

 

Baca Juga: Rudy-Seno Berangkatkan 900 Marbot dalam Program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis Tahun Ini

Baca Juga: Gratispol dan Jospol 2025, Pemprov Kaltim Beri Insentif untuk 31.545 Guru dan 3.187 Penjaga Rumah Ibadah

Baca Juga: Kaltim Siap Dukung Program Zero ODOL 2026, Sosialisasi dan Operasi Patuh Digelar Juni–Juli 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Mulai Hari Ini Kelas X SMAN 10 Samarinda Kembali Gunakan Kampus A di Samarinda Seberang

Baca Juga: Media Gathering Kemenag Kaltim, Tekankan Soal Penguatan Moderasi Beragama hingga Kemandirian Pondok Pesantren

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Rp50 Juta untuk Pembangunan Dermaga Desa Long Beleh Haloq

Baca Juga: Gubernur Kaltim Ajak ASN dan PPPK Gunakan Tumbler untuk Kurangi Sampah Plastik

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup 2025, Pemprov Kaltim Beri Penghargaan Proper, Adiwiyata, dan Kalpataru

Baca Juga: Keterbatasan Guru di Kaltim Wilayah 3T, Wagub Seno Aji Upayakan Beri Insentif Khusus

Baca Juga: Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Kaltim Alami Hujan Ringan hingga Sedang di Akhir Juni

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Bukan Sastrawan Tapi Menyusup di DSBK 2025

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]