Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Disnaker Kaltim Gelar Pemagangan 2024 untuk Tekan Pengangguran dan Tingkatkan Keterampilan

 

Baca Juga: Aliansi Kotak Kosong Laporkan Satpol PP Samarinda ke Bawaslu Kaltim atas Dugaan Pencopotan Spanduk

Baca Juga: Kritik-kritik Akbar Soal Dinasti Politik Rudy Mas’ud Berujung Pemanggilan ke Bawaslu Samarinda

Baca Juga: Iffa yang Pertama ke Istana

View this post on Instagram

Baca Juga: Isran - Hadi Serius Dukung Penyandang Disabilitas Selama Memimpin Kaltim

Baca Juga: Langkah Strategis Pemprov Kaltim Perkuat Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan

Baca Juga: Kemenko PMK: Kolaborasi Antar Daerah Penting untuk Sukseskan Program GNRM di Kaltim

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Ajak Warga Kelurahan Gersik Manfaatkan SP4N-LAPOR! dan Dukung Program FCPF-CF

Baca Juga: Kaltim Raih Penghargaan dari Kemendagri untuk Perekaman KTP Elektronik dan Identitas Digital Tertinggi

Baca Juga: Veronika Febby Ola Deo: Pemimpin yang Anti-Kritik Tak Layak Memimpin

Baca Juga: Kejar Target Indonesia Bugar 2045, Dispora Kaltim Dorong Minat Olahraga Tradisional di Kalangan Masyarakat

Baca Juga: Dispora Kaltim Pantau Persiapan Atlet Pencak Silat untuk Pra-Popnas, Fokus pada Disiplin dan Pola Hidup

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dispora Kaltim Dukung Persiapan Atlet Pencak Silat untuk Raih Prestasi di Pra-Popnas 2024

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]