Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Dana Gratispol Segera Cair, Pengamat Ingatkan Soal Akurasi Data hingga Potensi Penyalahgunaan

 

Baca Juga: YJI Kaltim Dorong Kesadaran Kesehatan Jantung Lewat Senam Sehat di Islamic Center

Baca Juga: Polling: Atasi Banjir Samarinda, Keruk Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus?

Baca Juga: BMKG Kaltim Rilis Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Berlaku Tanggal 7-9 November 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Ekonomi Kaltim Triwulan III-2025 Tumbuh 4,26 Persen, Industri Pengolahan dan Pemerintahan Jadi Pendorong Utama

Baca Juga: UMP Kaltim 2026 Masih Digodok, Pengamat Nilai Pertumbuhan Ekonomi Belum Capai Titik Unggul

Baca Juga: Arahan Sekjen Pusat di Rakerda Demokrat Kaltim: DPD dan DPC Harus Jadi Rumah Aspirasi Masyarakat

Baca Juga: Reses Anggota DPR RI Dipangkas, dari 27 Jadi Hanya 22 Titik

Baca Juga: Pakar Oseanografi Unmul Ungkap Tantangan Rencana Gubernur Kaltim Keruk Sungai Mahakam Atasi Banjir

Baca Juga: 22 Anak Muda Samarinda Catat Sejarah Kota Lewat Buku Tiga Masa

Baca Juga: Pemprov Kaltim Raih Penghargaan Top GPR Award 2025 Berkat Inovasi Komunikasi Publik Digital

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tetapkan Direksi Baru BUMD untuk Periode 2025–2030

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sudah Berstatus Internasional, Bandara APT Pranoto Belum Siap Layani Ekspor

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]