Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Bawaslu Kaltim Bakal Panggil Irma Suryani Besok, Mintai Keterangan Soal Dugaan Politik Uang di Dome Balikpapan

 

Baca Juga: Puluhan Ribu Masyarakat Hadiri Kampanye Akbar Rudy-Seno, Targetkan Kemenangan di Atas 58 Persen 

Baca Juga: Survei Publicsensum: Isran-Hadi Unggul Telak dari Rudy-Seno Jelang Pencoblosan 27 November

Baca Juga: Survei LPMM: Mayoritas Gen Z dan Milenial di Kaltim Pilih Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilkada 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Bahas Potensi dan Tantangan Tambang di Bumi Etam Lewat Podcast  

Baca Juga: Survei LPMM: Gen Z dan Milenial Kaltim Mayoritas Pilih Rudy Mas'ud-Seno Aji di Pilkada 2024

Baca Juga: Dukung Petani Lokal, ASN PPU Wajib Konsumsi Beras Lokal Daerah

Baca Juga: Rudy-Seno Targetkan 35 Ribu Massa dalam Kampanye Akbar di Gor Kadrie Oening Samarinda

Baca Juga: Kaltim Masuk Tingkat Kerawanan Tinggi Pikada, Menko Polhukam Turunkan Tim Khusus

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

Baca Juga: Isran Noor Bertekad Tingkatkan Ekonomi Kaltim dan Tekan Angka Pengangguran

Baca Juga: Survei Pilgub Kaltim 2024: Rudy-Seno Unggul Jauh dari Isran-Hadi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemprov Kaltim Evaluasi DAK 2024 untuk Tingkatkan Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]