Kaltimtoday.co, Samarinda - Di Kaltim, tambang ilegal masih ditemukan di sejumlah titik. Selama 2020 lalu, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim tercatat ada 1.735 lubang tambang di Benua Etam. Sedangkan sejak 2014-2020, korban meninggal di lubang tambang ada 39 orang se-Kaltim.

Bicara tambang ilegal di Samarinda, belum lama ini praktik tambang ilegal dilakukan oleh suatu oknum yang lokasinya tak jauh dari makam Covid-19. Tepatnya di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

Aparat kepolisian pun telah menindak perbuatan tersebut. Selain itu, beberapa mobil pengangkut batu bara (hauling) dikabarkan masih melintasi Jembatan Mahkota II Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis pun buka suara. Menurutnya, mobil hauling batu bara yang melewati jembatan seperti itu harus diperhatikan oleh pemerintah.

 

Baca Juga: Dampak Pemangkasan RKAB 2026, Serikat Pekerja Sebut 12 Ribu Pekerja Tambang Kutim Terancam PHK

Baca Juga: Kerugian Negara Rp6,8 Triliun, Kejati Kaltim Sita Rp699 Miliar dari Terdakwa PT JMB Group

Baca Juga: Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU Pemicu Blackout Massal, Kerugian Capai Rp 5 T

Baca Juga: Ada Aturan DMO, Mengapa PLN Masih Kekurangan Batu Bara? Ini Kata Pengamat

View this post on Instagram

Baca Juga: Diduga Jadi Korban Rekayasa Kasus, Pejuang Lingkungan Muara Kate Mengadu ke Kompolnas dan Lembaga HAM di Jakarta

Baca Juga: Usut Gratifikasi Batu Bara Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari, KPK Periksa Japto Soerjosoemarno 

Baca Juga: Persiapkan Masa Depan Kaltim Pasca Tambang, Green Zetizen Training Kenalkan Pekerjaan Hijau ke 30 Pelajar Samarinda

Baca Juga: Bupati Kukar Harap Kehadiran DSI Percepat RKAB Tambang, Cegah Ancaman PHK

Baca Juga: Masih Ketergantungan, Aulia Rahman Ungkap 70 Persen APBD Kukar Berasal dari DBH Batu Bara

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tambang CV ABI

Baca Juga: Sektor Batu Bara Meredup, 4 Warga Kaltim Suarakan Aspirasi di Forum Nasional

Baca Juga: 4.200 Hektar Lahan Eks-Tambang Kaltim Bakal Disulap Jadi PLTS, Bagaimana Nasib Warga?

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebab pada dasarnya, jembatan hanya bisa dilintasi kendaraan umum. Pengawasan dan tindak tegas dirasa perlu bagi pengangkut batu bara yang melintas di jembatan itu.

"Yang jelas hal-hal itu jangan terjadi. Ayolah saling mengawasi, yang harusnya mengawasi ayolah tanggung jawabnya," ungkap Ananda.

Politisi dari Fraksi PDIP itu juga meminta ketegasan pemerintah saat menindak tambang ilegal. Sebab besar pengaruhnya ke lingkungan jika terus dibiarkan. Bencana banjir yang beberapa kali menimpa Kota Tepian juga ada pengaruhnya dari lahan hijau yang belum maksimal. Ananda menyebut, perlu ada

"Nanti kita pastikan. Pastinya ada tanggung jawab. Rusaknya alam kita ya ulah manusia itu sendiri," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]