Kaltimtoday.co, Samarinda - Di Kaltim, tambang ilegal masih ditemukan di sejumlah titik. Selama 2020 lalu, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim tercatat ada 1.735 lubang tambang di Benua Etam. Sedangkan sejak 2014-2020, korban meninggal di lubang tambang ada 39 orang se-Kaltim.

Bicara tambang ilegal di Samarinda, belum lama ini praktik tambang ilegal dilakukan oleh suatu oknum yang lokasinya tak jauh dari makam Covid-19. Tepatnya di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

Aparat kepolisian pun telah menindak perbuatan tersebut. Selain itu, beberapa mobil pengangkut batu bara (hauling) dikabarkan masih melintasi Jembatan Mahkota II Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis pun buka suara. Menurutnya, mobil hauling batu bara yang melewati jembatan seperti itu harus diperhatikan oleh pemerintah.

 

Baca Juga: JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan, Pemprov Kaltim Gelar Penanaman Padi di Eks Tambang BBE bersama Slank

View this post on Instagram

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

Baca Juga: Tekan Aktivitas Tambang Ilegal, Dinas ESDM Optimis WPR Bisa Berjalan di Kalimantan Timur

Baca Juga: Struktur Lengkap Alat Kelengkapan DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Baca Juga: Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi dalam Penerbitan RKAB Tambang Mineral dan Batubara

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebab pada dasarnya, jembatan hanya bisa dilintasi kendaraan umum. Pengawasan dan tindak tegas dirasa perlu bagi pengangkut batu bara yang melintas di jembatan itu.

"Yang jelas hal-hal itu jangan terjadi. Ayolah saling mengawasi, yang harusnya mengawasi ayolah tanggung jawabnya," ungkap Ananda.

Politisi dari Fraksi PDIP itu juga meminta ketegasan pemerintah saat menindak tambang ilegal. Sebab besar pengaruhnya ke lingkungan jika terus dibiarkan. Bencana banjir yang beberapa kali menimpa Kota Tepian juga ada pengaruhnya dari lahan hijau yang belum maksimal. Ananda menyebut, perlu ada

"Nanti kita pastikan. Pastinya ada tanggung jawab. Rusaknya alam kita ya ulah manusia itu sendiri," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]