Kaltimtoday.co, Samarinda - Senin (26/4/2021), rapat dengar pendapat (RDP) kembali digelar oleh Komisi III DPRD Kaltim mengenai tindak lanjut insiden penabrakan Jembatan Dondang, Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar). RDP berlangsung di gedung E, lantai 1, kompleks DPRD Kaltim.

Telah diketahui sebelumnya, Jembatan Dondang ditabrak 2 kali oleh kapal ponton. Tabrakan pertama dilakukan oleh PT Fajar Baru Lines (FBL). Penyelesaian perbaikan dilakukan pada 6 Maret 2021. Alhasil, PT FBL harus mengganti rugi perbaikan jembatan sebesar Rp 1 miliar dan memberi jaminan pemeliharaan sebanyak 5 persen.

26 Maret 2021 silam, serah terima perbaikan antara PT FBL dan Dinas PUPR-PERA Kaltim sudah dilakukan. Ketua Komisi III, Hasanuddin Mas'ud pun menyoroti hal tersebut.

"Masalahnya serah terima dalam melepaskan kapal tidak ada koordinasi dengan Komisi III selaku pihak yang membidangi masalah ini. Tidak koordinasi dari PUPR," beber Hasan saat ditemui awak media.

Tabrakan kedua kembali terjadi pada 2 Maret 2021, pukul 23.00 Wita oleh kapal ponton Prima Sakti 6 dari PT Anugerah Dondang Bersaudara (ADB). Kapal memuat sekitar kurang lebih 5.600 metrik ton batu bara dan menabrak pilar jembatan utama.

Alhasil 2 titik tiang pancang baja P.14 sisi hulu jadi bengkok dan lepas dari pile cap. Ujung pile cap pun retak yang membuat besi tulangan tampak. Kemudian, cross beam retak dan rubber bearing terdeformasi. Awalnya berbentuk persegi panjang jadi jajar genjang.

Berdasarkan data yang terhimpun, aspal pada expansion joint di P.13, P.14, dan P.15 mengalami keretakan. Lebar retakan aspal untuk P.13 sisi hulu seluas 0,5 cm. Kemudian P.14 sisi hilir seluas 3 cm, dan P.15 sisi hulu retak seluas 0,5 cm.

Akibatnya, P.14 sisi hulu alami penyempitan dan sisi hilir alami pelebaran. Sedangkan P.13 dan P.15 sisi hulu terjadi pelebaran dan sisi hilir alami penyempitan. Dalam hal ini, PT ADB harus mengganti rugi sebanyak Rp 30 miliar dan Rp 80 juta.

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

View this post on Instagram

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Lahan Warga Kena Dampak Proyek IKN, PUPR Siapkan Ganti Rugi Rp90 Miliar

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Berkaca pada kejadian yang menimpa jembatan sebanyak 2 kali, Komisi III akhirnya berikan beberapa rekomendasi. Salah satunya pemasangan CCTV.

"Jadi kita minta pasang CCTV untuk mengamati lalu lintas di bawah jembatan. Selama ini kan tidak ada, jadi kapal yang melewati pada saat dini hari bisa terpantau," lanjut Hasan.

Kemudian, penambahan tempat tambat permanen di hulu dan hilir yakni dengan pemasangan tiang pancang demi mengikat kapal juga disebutkan. Politisi dari Fraksi Golkar itu pun menyampaikan bahwa, pihaknya merekomendasikan untuk asuransi jembatan.

"Jadi ada asuransi dari pihak ketiga dimasukkan dalam pembiayaan. Jadi ketika ada kejadian kecelakaan atau tabrakan, asuransi bisa meng-cover," tambah Hasan.

Komisi III juga meminta adanya presentasi perencanaaan perbaikan, evaluasi SOP pengamanan jembatan, dan penambahan fender di tiap jembatan. Bahkan, harus ada pengujian pula agar sampai dengan pergeseran bagian bawah jembatan yang terletak di dasar sungai.

Hukuman pidana kepada pihak perusahaan juga disebutkan Komisi III dalam RDP tersebut. Hal itu dinilai untuk menambah efek jera bagi pelaku. Secara umum, penabrak Jembatan Dondang bersedia untuk membayar ganti rugi.

"Kami juga meminta ada efek jera. Tidak hanya meminta pergantian biaya, tetapi kami juga minta ada hukuman pidana atau ke jalur hukum," tegas Hasan.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah menyampaikan bahwa tabrakan kedua efeknya lebih berat dibanding tabrakan pertama. Sehingga harus segera ada perbaikan.

"Sementara ini kami pantau belum ada pergeseran segala macam. Masih bisa dilalui. Tapi ada pembatasan dimensi 8 ton. Sampai selesai perbaikan. Harus tahun ini segera tuntas," ungkap Irhamsyah.

Pihaknya menarget tahun ini perbaikan jembatan sudah bisa selesai. Selain itu, ada rencana untuk mempresentasikan desain kedua Jembatan Dondang ke DPRD Kaltim.

Bicara soal biaya perbaikan, Irhamsyah menyebut pemerintah tidak ada mengeluarkan uang sedikit pun. Sebab biayanya ditanggung oleh pelaku penabrakan dan perusahaan harus bertanggung jawab. Nominal perbaikan untuk tabrakan kedua mencapai Rp 30 miliar dan Rp 80 juta.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]