Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan dalam rangka studi komparasi peraturan daerah yang berlaku di Balikpapan tentang penanganan Covid-19.

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rofik saat dihubungi Kaltimtoday.co menyebutkan, kunker yang dilakukan pihaknya membahas antisipasi tanggap darurat penanggulangan kebencanaan terutama Covid-19.

"Ada 2 instansi yang kami kunjungi yaitu DPRD Balikpapan dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari kunjungan ini kami belajar ke Pemkot Balikpapan yang lebih berpengelaman tentang Covid-19, karena Balikpapan penyebaran sangat tinggi. Bahkan wakil wali kota terpilih meninggal akibat Covid-19," ungkap Abdul Rofik pada Selasa (4/5/2021).

Namun saat Bapemperda melakukan diskusi bersama, ternyata Pemkot Balikpapan masih menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwali), sementara Samarinda telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Kebencanaan, sehingga kata Abdul Rofik Samarinda masih maju selangkah, pasalnya telah memiliki Perda tersebut.

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Inisiasi Regulasi Baru untuk Pengembangan Pasar Tradisional dan Desa Wisata

 

Baca Juga: DPRD Dukung Strategi Varia Niaga Samarinda Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idulfitri

Baca Juga: Ada Ketimpangan Alokasi Anggaran Olahraga-Pariwisata, DPRD Sebut Rp 4 Miliar Kecil untuk Peningkatan Sektor Wisata

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Rencana AMDK Perumdam Tirta Kencana, Jadi Kontribusi Positif untuk Ekonomi Daerah

View this post on Instagram

Baca Juga: Kontraktor Janji Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Komisi III DPRD: Yang Penting Dibayar Penuh

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Usul Mahasiswa-Akademisi Dilibatkan untuk Inventarisasi Pengelolaan Parkir Samarinda

Baca Juga: DPRD Samarinda Siap Fasilitasi Penyelesaian Pendirian Gereja Toraja Sungai Keledang

Baca Juga: Resmi Dilantik sebagai PAW DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Baca Juga: DPRD Tanggapi Surat Edaran Disdikbud Samarinda Soal Larangan Sekolah Pungut Biaya Perpisahan Siswa

Baca Juga: Potensi Ganggu Kinerja di Lingkungan Pemerintah, Markaca Minta Posisi PPPK Diisi Pegawai Sesuai Bidang Keahlian

Baca Juga: Kasus Human Metapneumovirus (HMPV) Meningkat di Beberapa Negara, Termasuk Indonesia

Baca Juga: Apa Bedanya Gejala HMPV dengan Covid-19? Ini Penjelasannya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPK Kaltim Fasilitasi Bimtek Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Covid-19

Agenda tersebut sebagai studi perbandingan hingga penanganan Pemkot Balikpapan selama adanya Wabah Covid-19, sehingga pihak Bapemperda DPRD melakukan sharing untuk membentuk perda tentang kedisiplinan Covid-19.

"Kita tidak tahu ya, Covid-19 ini berakhir kapan. Namun perlu dibuat payung hukum untuk penegakan disiplin dan protokol kesehatannya, karena Perwali tidak kuat menjadi dasar hukum dan tidak mengikat karena ditegur oleh pihak kejaksaan," tutur Rofik.

Kendati demikian, Rofik mengatakan bahwa, sementara ini Perda tentang Covid-19 sedang digodok dan diproses pembahasannya di Bapemperda DPRD Samarinda.

Dalam kunjungan Bapemperda DPRD Samarinda ke Balikpapan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Abdul Rofik dan Wakil Ketua Laila Fatihah beserta para anggota lainnya yaitu Joha Fajal, Damayanti, Angkasa Jaya, Markaca, Eko Elyasmoko, Kamaruddin, Ahmat Sopian Noor dan Ahmad Vananzda.

[SDH | RWT | ADV]