Kaltimtoday.co - Azyumardi Azra meminta hukuman bagi para pelaku korupsi diperberat dengan dihukum seumur hidup serta dimiskinkan sehingga dapat memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Hukumannya harus diperberat, yaitu bisa dijatuhi hukuman dua atau tiga kali seumur hidup. Bisa juga dimiskinkan sehingga betul-betul kapok," ujarnya seperti dilansir dari Suara.com.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang bertema "Pemberantasan Korupsi hingga Disorientasi Partai Politik, Masyarakat Sipil, dan Pendidikan Tinggi dalam Berdemokrasi".

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut  juga menyampaikan beberapa hal yang bisa pemerintah dan aparat penegak hukum lakukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan optimal. 

Pertama, pemerintah dalam hal ini para pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan sepatutnya memiliki kemauan politik yang serius, jujur, dan ikhlas untuk memberantas korupsi.

Baca Juga: SPI KPK 2025 Kukar Masuk Kategori Rentan Korupsi, Inspektorat Dorong Sosialisasi ke OPD

 

Baca Juga: Dari Tambang hingga Hibah Olahraga: Jejak Korupsi Kaltim yang Diseret ke Meja Hukum

Baca Juga: Kejari Kukar Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp4,1 Miliar Hasil Tindak Pidana Korupsi

Baca Juga: Daftar Negara Paling Bersih dari Korupsi dan Strategi Mereka Membangun Pemerintahan Berintegritas

Baca Juga: Kasus Kredit Fiktif di BPR Bank Samarinda Mencuat, Pemkot Klaim Indikasi Penyimpangan Sudah Terasa Sejak Periode Pertama Andi Harun

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Kejari Kukar Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Pabrik Jahe di Desa Jonggon Jaya, Kerugian Capai Rp 2,02 Miliar

Baca Juga: Penyelewengan Kredit BPR Terungkap, Celah Pengawasan Jadi Sorotan

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji, 10 Pimpinan Travel Diperiksa

Baca Juga: KPK Tunggu Putusan Pengadilan Tipikor Sebelum Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution

Baca Juga: KPK Tetapkan Riau sebagai Zona Merah Korupsi, Dorong Pemprov Perbaiki Tata Kelola

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Dana Suap Rp 85 Miliar di Kemenaker, Uang Diduga Mengalir Rutin ke Pejabat

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi Sewa Private Jet KPU Senilai Rp 90 Miliar

 

Baca Juga: Kejagung Beberkan Asal Kerugian Rp285 Triliun dalam Kasus Korupsi Pertamina

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebagai pimpinan, mereka dituntut bersikap lebih berani dan tegas dalam menindak segala dugaan tindak korupsi yang mengarah pada anggota institusi yang dipimpinnya, seperti segera memecat yang bersangkutan.

Sehingga, lanjut Azyumardi Azra, keberanian pimpinan puncak itu akan membuat tindak pidana korupsi di Indonesia berkurang signifikan.

"Korupsi itu bisa berkurang signifikan kalau pemimpin puncaknya berani," ujarnya.

Kemudian, peraturan-peraturan terkait penanganan tindak pidana korupsi seharusnya dipertajam dan diperkeras, sehingga mampu membuat orang-orang menghindari tindakan tersebut, bahkan juga memberikan efek jera kepada para pelaku.

Terlebih, pemerintah dan aparat penegak hukum sangat mampu melakukan upaya-upaya tersebut. Jika upaa-upaya tersebut dilakukan, dia yakin pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi lebih optimal.

Namun sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan, tidak banyak pula perubahan yang lebih baik terkait pemberantasan korupsi. 

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.