Kaltimtoday.co - Azyumardi Azra meminta hukuman bagi para pelaku korupsi diperberat dengan dihukum seumur hidup serta dimiskinkan sehingga dapat memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Hukumannya harus diperberat, yaitu bisa dijatuhi hukuman dua atau tiga kali seumur hidup. Bisa juga dimiskinkan sehingga betul-betul kapok," ujarnya seperti dilansir dari Suara.com.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang bertema "Pemberantasan Korupsi hingga Disorientasi Partai Politik, Masyarakat Sipil, dan Pendidikan Tinggi dalam Berdemokrasi".

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut  juga menyampaikan beberapa hal yang bisa pemerintah dan aparat penegak hukum lakukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan optimal. 

Pertama, pemerintah dalam hal ini para pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan sepatutnya memiliki kemauan politik yang serius, jujur, dan ikhlas untuk memberantas korupsi.

Baca Juga: Prabowo Usulkan Hukuman 50 Tahun untuk Koruptor, MA Bahas Hukuman Mati

 

Baca Juga: Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, Netizen Minta Seluruh TV Boikot Sandra Dewi

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim

Baca Juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Babak Baru, Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani Teluk Sumbang Ikut Seret Dua Penyedia Jasa

Baca Juga: KPK Setorkan Rp 2,4 Triliun ke Negara dari Hasil Penanganan Kasus Korupsi

Baca Juga: Hari Anti Korupsi 2024: Komite HAM Dalam 30 Hari Soroti Politik Dinasti dan Tingginya Korupsi 

Baca Juga: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersandung Kasus Korupsi, KPK Tetapkan Tiga Tersangka, Begini Kronologi Kasusnya

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Baca Juga: Aktivis Anti-Korupsi Kritik Proses Hukum Mardani Maming, Nilai Pengadilan Kurang Independen

Baca Juga: Prabowo: Hanya yang Berkomitmen pada Pemerintahan Bersih yang Akan Bersama Saya

 

Baca Juga: KPK Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemberantasan Korupsi 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebagai pimpinan, mereka dituntut bersikap lebih berani dan tegas dalam menindak segala dugaan tindak korupsi yang mengarah pada anggota institusi yang dipimpinnya, seperti segera memecat yang bersangkutan.

Sehingga, lanjut Azyumardi Azra, keberanian pimpinan puncak itu akan membuat tindak pidana korupsi di Indonesia berkurang signifikan.

"Korupsi itu bisa berkurang signifikan kalau pemimpin puncaknya berani," ujarnya.

Kemudian, peraturan-peraturan terkait penanganan tindak pidana korupsi seharusnya dipertajam dan diperkeras, sehingga mampu membuat orang-orang menghindari tindakan tersebut, bahkan juga memberikan efek jera kepada para pelaku.

Terlebih, pemerintah dan aparat penegak hukum sangat mampu melakukan upaya-upaya tersebut. Jika upaa-upaya tersebut dilakukan, dia yakin pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi lebih optimal.

Namun sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan, tidak banyak pula perubahan yang lebih baik terkait pemberantasan korupsi. 

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.