Kaltimtoday.co , Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid mengungkapkan, jelang lebaran Idul Fitri, perusahaan harus memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya, sebab hal tersebut adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Hal ini memang sudah menjadi kewajiban seluruh perusahaan bagi karyawannya, sebab THR biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga saat Idul Fitri.

"Harapan kami yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan tentang aturan pemberian THR dapat dijalankan dengan baik. Sebab ini sebuah momentum yang tepat sekali yang menjadi perhatian kita dengan karyawan di perusahaan," tutur Rasid belum lama ini.

Politisi dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, jika tidak menjalankan aturan Kemenaker pasti ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Jika sampai mendengar atau menerima laporan, perusahaan yang tidak memberikan THR sampai lebaran, maka DPRD akan menghubungi pihak yang bertanggung jawab. Jadi para karyawan jangan ragu untuk melapor jika THR belum diberikan.

Baca Juga: BKAD PPU Tunggu Regulasi Pusat untuk Kepastian THR THL

 

Baca Juga: Sekda Berau Harap THR untuk ASN Cair di Minggu Ketiga Maret

Baca Juga: THR Kena Pajak? Ini Aturan dan Perhitungannya yang Perlu Diketahui

Baca Juga: Telat Cairkan THR Karyawan, Disnakertrans Kaltim Tegaskan Perusahaan Bisa Dikenai Denda 5 Persen

<divstyle="padding: 19% 0;">

Baca Juga: THR ASN Cair 17 Maret 2025, Gaji ke-13 Dijadwalkan pada Juni

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Menaker Imbau Perusahaan Aplikasi Berikan Bonus Hari Raya bagi Ojol dan Kurir Online, Ini Ketentuannya

Baca Juga: Perusahaan Tak Bayar THR? Ini Sanksi dan Cara Mengajukan Pengaduan

Baca Juga: Masuki Tahap Finalisasi, Menaker Sebut THR Ojol Bakal Diberikan dalam Bentuk Tunai

Baca Juga: Dispora Kukar Dorong Perusahaan Jadi Bapak Angkat Sepak Bola

Baca Juga: THR 2025, Menaker Sebut Pekerja Swasta Cair Bareng ASN, Ojol Menyusul

Baca Juga: THR ASN 2025 Cair Lebih Awal, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 50 Triliun

Baca Juga: Mitra Ojol Gelar Aksi Tuntut THR, Pemerintah Siapkan Skema Bantuan

Baca Juga: Anggaran Sudah Disiapkan, Pemerintah Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Tetap Dicairkan

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, Rasid menekankan agar dinas terkait terus memantau dan mengawasi sejauh mana proses perusahaan memberikan hak karyawan. Ini harus dikawal dan menjadi perhatian khusus sebab menyangkut kebutuhan dalam menyambut Idul Fitri.

"Kami berharap, Dinas Tenaga Kerja juga memonitor sampai sejauh mana perusahaan menjalankan aturan Menteri Ketenagakerjaan," tandasnya.

[SUP | NON]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]