Opini
Groundbreaking Tanpa Bambang
Catatan Rizal Effendi
ADA yang hilang ketika berlangsung acara groundbreaking tahap VI investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa sampai Rabu, kemarin (4-5/6). Tak terlihat lagi wajah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Maklum mereka berdua sudah mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.
Berita mengejutkan itu disampaikan Mensesneg, Pratikno di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/6/24). Satu hari menjelang Jokowi terbang ke Kaltim untuk membuka Rakernas XVII Apeksi dan lanjut melaksanakan groundbreaking serta pengecekan persiapan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.
Presiden juga sudah menerbitkan Keppres yang menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala Otorita dan Plt Wakil Kepala Otorita terhitung Senin (3/6/24).
Basuki sudah kelewat akrab dengan IKN. Siapa yang tak kenal. Hanya Raja Juli (46) saya baru sekali melihatnya. Dia ternyata sekjen PSI dan pernah di PDIP. “Saya sangat optimis mengemban amanah ini, karena ketuanya Pak Bas, idola saya dan bertangan dingin,” katanya ketika dimintai komentar oleh wartawan.
Menurut Pratikno, pembicaraan rencana pengunduran diri Bambang sudah lama dikemukakan, tapi surat pengunduran dirinya baru saja disampaikan. Malah surat Dhony lebih dulu masuk, menyusul kemudian surat dari Bambang.
Sebelum kembali ke Jakarta, Rabu (5/6), Presiden sempat meninjau Istana IKN sekaligus melihat kondisi lapangan yang akan dijadikan lokasi upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan, 17 Agustus 2024 nanti.
“Alhamdulillah untuk persiapan 17-an sudah hampir final,” kata Jokowi tersenyum saat memberikan keterangan kepada wartawan didampingi pemimpin OIKN baru, Basuki dan Raja Juli. Selain itu, ada Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, kurator Ridwan Kamil dan Wishnutama Kusubandio, yang menjadi langganan Presiden untuk mempersiapkan acara 17-an sebaik mungkin.
Jokowi dua hari berada di lokasi IKN setelah membuka Rakernas Apeksi di Balikpapan, Selasa (4/6) pagi. Dia melakukan groundbreaking 10 proyek investasi di IKN. Seperti biasa dia bermalam di sana. Tapi tidak menggelar acara glamping karena dia tidur di rumah dinas menteri yang sudah jadi. “Wah nyenyak sekali saya tidurnya,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.
Menurut Menteri PUPR, 36 rumah menteri sebagian sudah selesai. Sebagian lagi baru rampung bulan Juli. Pokoknya sebelum Agustus sudah bisa ditempati. Rumah berlantai dua dengan 4 kamar tidur itu, menggunakan produk dalam negeri. Kecuali sistem smart home-nya.
Tiap rumah mendapat aliran listrik berkekuatan 6.600 watt, yang disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sementara suplai airnya dari reservoir KIPP. Kualitas airnya bisa diminum secara langsung.
Selain proyek pendidikan, ada satu proyek vital yang diresmikan Presiden, kemarin yaitu Bendungan Sepaku Semoi, yang dibangun dengan biaya Rp836 miliar. Produksi airnya 2.000 liter per detik. Untuk air minum di IKN. Tapi sebanyak 500 di antaranya dikirim ke Balikpapan. Kita mohon Bapak Presiden juga membantu pembangunan pipa transmisinya lewat APBN, sehingga airnya bisa sampai ke Balikpapan. Kita lagi butuh sangat, Pak.
Hitung-hitung tinggal 2,5 bulan lagi pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN. Ini benar-benar peristiwa sangat bersejarah. Saya tak bisa membayangkan kedahsyatan gaungnya. Pasti sampai ke mancanegara. Bahkan sejumlah media asing pasti meliput. Siapa mengira kawasan hutan eucalyptus di daerah transmigrasi tahu-tahunya jadi ibu kota negara.
Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, perayaan Ke-79 RI menjadi momentum berpindahnya secara resmi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Sepaku, PPU, Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu di Jakarta sebelumnya ada seremonial penurunan bendera di Monas dan bendera duplikat di Istana Merdeka untuk dikibarkan di Istana IKN.
Ini juga menjadi upacara terakhir Jokowi sebagai kepala negara. Karena 20 Oktober 2024 sudah ada pelantikan presiden baru, Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sendiri. Bahkan kabarnya Prabowo menginginkan pelantikannya juga berlangsung di Istana IKN.
Ketika memimpin upacara penaikan dan penurunan bendera di IKN nanti, saya mengusulkan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin memilih 3 busana adat Kalimantan. Bisa dari suku Dayak, dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau Kesultanan Banjar.
Dengan berlangsungnya peringatan HUT Kemerdekaan di IKN, secara de facto ibu kota negara sudah pindah ke Sepaku. Akan tetapi secara de jure, masih menunggu terbitnya Keputusan presiden (Keppres).
Sesuai pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), maka dinyatakan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono seperti diberitakan TRIBUNKALTIM.CO, 30 Mei.
Apakah Presiden langsung tinggal di Istana IKN? Sepertinya, selain menunggu Keppres, juga sangat tergantung dengan selesai tidaknya semua fasilitas, yang masuk dalam Tahap I Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Secara khusus Jokowi menunggu kelancaran distribusi air dari Bendungan Sepaku Semoi.
Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pihaknya memang tengah mempercepat penyelesaian pembangunan Kawasan Istana Presiden terdiri dari istana negara, kantor presiden, masjid pendukung, paviliun presiden (kediaman resmi), wisma negara dan gedung edukasi (museum).
Selain itu, juga kantor staf khusus presiden, kantor sekretariat presiden dan kantor sekretariat negara, mess Paspampres, lapangan upacara dan penataan lanskap KIPP.
Kantor Presiden dibangun dengan dana APBN sebesar Rp1,56 triliun. Ini merupakan tempat Kepala Negara dan Ibu Negara bekerja. “Sesuai jadwal bulan Juli nanti sudah dilakukan commissioning, sebelum digunakan secara resmi pada bulan Agustus,” ujar Danis.
Dari laporan di lapangan, 20 ribu pekerja terpaksa bekerja lembur sampai malam. Suasana di kawasan IKN seperti pasar malam. Penuh dengan ribuan lampu. Ada suara gemuruh di mana-mana, karena berkecamuknya ratusan bahkan ribuan berbagai alat bersama para pekerjanya.
Banyak orang menunggu rampungnya Istana IKN untuk melihat kemegahan burung Garuda hasil mahakarya seniman Bali, Nyoman Nuarta, yang menjadi desainer utama. Menurut Nyoman, desain burung Garuda mengepakkan sayap dipilih karena merepresentasikan masyarakat Indonesia yang multikultur.
Istana IKN menggunakan kaca anti peluru hingga dinding beton setebal 20 cm. “Ini untuk memenuhi standar keamanan dan pengamanan,” kata Dwityo Akoro Soeranto, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN.
Istana Nusantara dibangun di atas lahan 100 hektare. Tapi luas bangunannya hanya 8 persen saja. Sisanya 92 persen ditata menjadi ruang terbuka hijau. Ditanami 40 persen tanaman endemik dan 60 persen tanaman non-endemik.
Rumput di lapangan upacara menggunakan rumput Zoysia matrella atau rumput manila standar FIFA. Sudah dibudidayakan di Indonesia. Spesies rumput musim hangat yang dikenal karena teksturnya yang halus dan kebiasaan pertumbuhan yang padat. Warnanya hijau pekat. Biasa dipakai di lapangan golf.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sarana dan prasarana pelaksanaan upacara HUT sudah siap digunakan. “Saya yang bertanggung jawab untuk penyiapan sarana dan prasarananya,” katanya meyakinkan.
Selain Kawasan Istana Presiden, ada dua proyek lagi yang sangat dikebut. Yaitu pembangunan jalan tol Balikpapan–IKN dan bandara VVIP. Kedua infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar kedatangan tamu dan undangan pada peringatan hari kemerdekaan nanti.
Menurut Menhub Budi Karya Sumadi, bandara VVIP atau disebut Naratama dijadwalkan beroperasi 1 Agustus nanti. “Insyaallah semua berjalan lancar,” katanya setelah melakukan pengecekan sebelum Presiden datang.
Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, maka bandara itu bisa didarati pesawat kepresidenan “Indonesia One” berjenis Boeing 737-800 BBJ-2, yang memiliki panjang 39,5 meter.
Konsep desain terminal bandara seluas 347 hektare ini, memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Jika sudah selesai, jarak bandara ke KIPP hanya sekitar 15 menit.
Pembangunan Bandara VVIP IKN dibiayai dana APBN sebesar Rp4,2 triliun. Salah satu kontraktor pelaksananya adalah PT Hutama Karya.
Jalan tol dibagi 6 seksi. Jalan tol IKN ini akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di Km 8 Kariangau sehingga tidak perlu lagi melewati tol Balsam sampai di Km 33. Dari situ menuju Sepaku dan masuk ke IKN diperkirakan membutuhkan waktu 1 jam 30 menit.
Kalau proyek tol selesai secara keseluruhan, dari Balikpapan lurus ke IKN atau sebaliknya, maka kira-kira membutuhkan waktu hanya sekitar 30 sampai 40 menit.
Biaya pembebasan lahan jalan tol IKN diperkirakan mencapai Rp3,11 triliun. Sedang biaya pembangunan jalan tolnya sepanjang 70,29 kilometer memerlukan anggaran sebesar Rp27,49 triliun.
Percepatan penyelesaian bandara VVIP dan jalan tol tidak gampang. Salah satu tantangannya adalah pembebasan tanah milik warga. Beberapa kali warga melakukan aksi unjuk rasa karena ada hal yang belum mencapai kesepakatan.
Berkaitan dengan pemindahan IKN, salah satu pejabat yang pusing mengutak-atik pemindahan aparatur sipil negara (ASN) adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Rencana terakhir pemindahan pertama 3.216 ASN pada bulan Juli batal, karena hunian yang dipersiapkan untuk para pegawai itu untuk sementara menjadi tempat menginap peserta upacara.
“Karena apartemen untuk ASN dipakai peserta upacara, maka pemindahan tahap pertama baru bisa dilaksanakan bulan September,” kata Anas saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Senin (27/5) lalu.
Menurut Menteri PUPR Basuki, 12 tower yang dipersiapkan untuk ASN sudah tersedia. Akan tetapi tidak cukup jika dibarengi dengan para peserta dan undangan HUT Kemerdekaan, jadi terpaksa ada penundaan.
Pembangunan hunian untuk ASN totalnya berjumlah 47 tower. Sebanyak 21 tower lagi akan selesai bulan September dan terakhir 14 tower pada bulan November.
Hingga Desember 2024, ditargetkan 12 ribu pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional dan pelaksana dari 38 kementerian/lembaga (K/L) secara bertahap dipindahkan ke IKN.
PUKULAN TELAK
Berbagai reaksi dan komentar muncul dengan mundurnya Bambang dan Dhony. Saya mendengar hubungan kedua orang itu memang tak mesra. Itu sebabnya belakangan Dhony kelihatan sudah tidak aktif. Dan malah diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) sejak 13 Desember 2023.
Bambang dan Dhony sama-sama alumni ITB. Dinilai hebat dan mumpuni dalam membangun kawasan. Karena itu ada yang khawatir ke depan proyek IKN banyak menghadapi masalah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan masalah utama pembangunan IKN, yaitu seretnya investasi karena terkendala lahan. Sepertinya ini bagian dari masalah yang tak berhasil dituntaskan Bambang. “Jadi tugas kami berdua ke depan memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa atau KPBU,” kata Basuki.
Suryadi Jaya Purnama, anggota DPR RI dari Fraksi PKS berpendapat, mundurnya kedua orang itu adalah pukulan berat dan telak bagi Otorita IKN.
Dia juga melihat perkembangan IKN saat ini masih jauh dari target, baik secara fisik maupun finansial. Investasi yang masuk baru Rp47,5 triliun, padahal targetnya sampai akhir tahun mencapai Rp100 triliun.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melihat mundurnya kedua pucuk pimpinan OIKN itu, bagian dari perencanaan yang tidak matang. Dia menilai banyak proyek yang dibebankan untuk selesai cepat tanpa memperhatikan kajian yang matang.
Rekan separtainya, Deddy Yevry Hanteru Sitorus punya pandangan lebih tajam. Dia menilai Bambang dimundurkan karena tidak mampu memenuhi target. “Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso,” katanya seperti diberitakan Pewarta Online.
Menurut Deddy, ada 5 permasalahan utama di IKN. Pertama, belum ada satu investor yang memberi kepastian untuk berinvestasi di IKN. Kedua, masalah pertanahan yang tidak selesai sehingga banyak konflik. Ketiga, target waktu penyelesaian yang diberikan terlalu pendek dan ambisius.
Keempat, terlalu banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi lambat, seperti tak boleh ada pengeboran air tanah, penebangan pohon atau mengubah kontur. Dan kelima, persyaratan green construction company alias perusahaan konstruksi ramah lingkungan membuat para kontraktor kelabakan dan memperlambat pekerjaan.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti melihat mundurnya Bambang dan Dhony karena kehadiran Ridwan Kamil sebagai kurator. “Terjadi tumpang tindih tupoksi, sehingga Bambang dan Dhony merasa tidak dihargai,” jelasnya kepada AYOBANDUNG.COM.
Dalam keterangan terpisah, Ketua DPP PKB Daniel Johan menggambarkan, siapa pun yang menjadi Kepala OIKN akan gemetar kakinya karena target yang tinggi dari pemerintah. “Selamat kepada Pak Basuki dan Bang Raja, mudah-mudahan kakinya kuat dan tidak gemetar,” imbuhnya.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) lebih terbuka bicara hal di balik pengunduran diri Bambang dan Dhony. Dia melihat kedua pemimpin itu tidak berani mengambil keputusan berkaitan dengan pembebasan lahan.
“Saya yang memimpin rapat selaku ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi, tapi tak dijalankan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat itu. Saya jadi kesal melihatnya,” tandas LBP.
Bambang sendiri dalam urusan dengan warga setempat mengaku berusaha berpihak kepada warga. “Soalnya KTP saya bersama istri sudah menjadi warga Sepaku,” ucapnya.
Siapa calon pengganti definitif ketua OIKN? Bisa jadi tetap Pak Basuki. Sebab tugasnya di Kabinet, Oktober nanti sudah selesai. Ada juga yang menyebut-nyebut nama Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar yang diangkat Jokowi jadi kurator IKN atau Menteri PANRB Abdulah Azwar Anas.
Dr Abriantinus, MA dari Dayak International Organization meminta kepada Presiden Jokowi agar tokoh lokal diberi kesempatan memimpin IKN, sehingga konflik tenurial dengan masyarakat adat bisa segera diselesaikan.
Kabar baru yang saya dengar, dengan bergantinya pucuk pimpinan, maka juga terjadi kocok ulang di beberapa jabatan termasuk deputi OIKN. Siapa yang terkena? Sejauh ini belum ada kabarnya.
Meski sudah mundur, Bambang masih mendapat tugas baru yang berkaitan IKN. “Pak Bambang diberi penugasan baru membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” kata Pratikno.
Bambang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada pembangunan IKN. “Saya bersyukur menjadi bagian dari sejarah pembangunan di IKN yang tidak hanya membanggakan bagi masyarakat Indonesia tetapi juga dunia internasional,” imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Dhony Rahajoe. “Kami sekeluarga sangat bangga dan bersyukur menjadi bagian dari sejarah. Bukan hanya di Indonesia namun juga di level global. Terima kasih Bapak Presiden,” ucapnya.
Menjadi sejarah pula, sang kepala otorita bersama wakilnya mundur di tengah jalan. Soalnya Bambang dan Dhony yang dilantik Presiden Jokowi 10 Maret 2022, sedianya baru berakhir masa tugasnya tahun 2027. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Presiden Joko Widodo Resmikan Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Baru
- Masyarakat Adat Kaltim Protes Proyek IKN, Desak Pengesahan UU Masyarakat Adat
- Akmal Malik Kembali Dilantik Jadi Pj Gubernur Kaltim, Presiden Jokowi Pesan Jaga dan Dukung Pembangunan IKN
- Ribuan Peserta Meriahkan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Baru
- Proyek Tol Bawah Laut IKN, Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Korea Selatan, Target Dimulai 2025