Kutim
Kasus Korupsi Sumur Bor, Kejari Sangatta Tetapkan Dua Tersangka

Kaltimtoday.co, Sanggatta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi terkait penyalahgunaan anggaran proyek sumur bor di Kecamatan Muara Bengalon dan Tepian Indah.
Kepala Kejari Sangatta, Hendriyadi W Putro mengatakan, tindakan tersangka merupakan penyalahgunaan anggaran proyek pembuatan 3 sumur bor di Kecamatan Muara Bengalon dan Tepian Indah sebanyak Rp268 juta.
Dalam kasus ini, terdapat 2 tersangka yang diamankan. Mulai dari pelaksana pekerjaan sumur bor atau kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kontraktor yang berinisial RA sedangkan PPK Dinas PU berinisial RR,” ungkap Hendri kepada awak media saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Sangatta, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Rabu (14/4/2021) kemarin.
Proyek tersebut telah berjalan sejak 2019 silam dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2019 dan bantuan keuangan.
Tipikor ini telah terungkap sejak akhir 2020. Namun seiring berjalannya waktu, pihak Kejari Kutim terus melakukan penyelidikan melalui dokumen yang terkait.
“Beberapa dokumen telah diperiksa dan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek tersebut sehingga pembangunan tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelas Hendri lagi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang ada, akhirnya pihak Kejari Sangatta menetapkan 2 tersangka tersebut untuk ditindaklanjuti.
Kedua tersangka itu akan ditahan selama 20 hari mendatang yang kemudian oleh pihak Kejari Sangatta akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor Samarinda untuk disidangkan.
“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap keduanya kemudian ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka karena keduanya berpotensi untuk bertanggung jawab atas kerugian negara,” pungkas Hendri.
[El | NON]
Related Posts
- Banjir Besar Sangatta 2022, Ombudsman Kaltim: Pemkab Kutim Terbukti Maladministrasi, Tapi Sudah Ditindaklanjuti
- Rawan Penyimpangan Anggaran, Pokja 30 Kritik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun
- Selama 2012-2021, KPK Catat Ada 600 Kasus Korupsi Dana Desa
- JATAM Kaltim Tegaskan Jangan Beri Ruang untuk Mantan Koruptor Maju sebagai Pejabat Publik
- Rentan Terjadi Sebelum Pemilu, ICW Ingatkan Penyelenggara Pemilu Awasi Ketat Potensi Politik Uang