Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda mendapatkan masukan dari tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun anggaran 2020. Sekalipun penyerapan anggarannya dinilai mendekati sempurna.

Namun, diharapkan hal itu juga mengikuti perkembangan fasiltas pendidikan. Sebab hingga saat ini masih ada beberapa sekolah yang juga memerlukan perbaikan bahkan rehabilitasi total. Sedangkan porsi anggaran untuk pendidikan harusnya minimal mencapai 20 persen.

Hal ini pun kian menjadi perhatian Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuryadin. Baginya urusan pembangunan saat ini diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

 

Baca Juga: Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai

Baca Juga: Libatkan Milenial dan Gen Z untuk Arah Pembangunan Periode 2024-2029, Andi Harun Rencanakan Samarinda Youth Creative Hub

Baca Juga: Pj Bupati PPU Harap Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif untuk Percepat Pembangunan

Baca Juga: Disdikbud Samarinda Tawarkan Solusi untuk Orangtua yang Keberatan Beli Buku Pendamping Murid

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tidak Gunakan APBD untuk Pembangunan Sirkuit 

Baca Juga: Kejar Target Pembangunan SD Filial 005 Loa Kumbar, Disdikbud: Fisik Capai 50 Persen

Baca Juga: Komitmen Pemerataan Pembangunan, Ribuan Usulan Kegiatan di Tenggarong Bakal Dianggarkan di 2025

Baca Juga: DPRD Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan KPK Cegah Korupsi dan Pengelolaan APBD yang Baik

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

Baca Juga: APBD Kabupaten/Kota di Kaltim 2024, Kukar Paling Besar

Baca Juga: Demi Kepentingan Masyarakat, Pj Bupati PPU Gelar Malam Apresiasi tanpa APBD

Baca Juga: Pemkot Bontang Hobi Bimtek Luar Kota, Anggota DPRD Sebut Mubazir dan Bermuatan Kepentingan Politis

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sedangkan pihaknya mendorong agar ajuan sejumlah sekolah bisa masuk dalam kegiatan perbaikan sekolah maupun rehabilitasi. Namun, bagi Asli permintaannya tersebut juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada saat ini.

"Kalau kami hanya bisa mengusulkan, sisanya ada di ranah PUPR," ujar Asli.

Sementara itu, urusan Disdik Samarinda sendiri, baginya dalam urusan program kependidikan. Seperti di masa Covid-19, sejak tahun lalu Disdik Samarinda membuat terobosan dengan membuat aplikasi Samarinda Smart Edu (SSE), melakukan pendataan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarikan untuk pemberian kuota internet. Serta memperjuangkan Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Itu yang sedang kami perjuangkan saat ini," demikian Asli.

[LIS | NON | ADV DISDIK SAMARINDA]