Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda mendapatkan masukan dari tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun anggaran 2020. Sekalipun penyerapan anggarannya dinilai mendekati sempurna.

Namun, diharapkan hal itu juga mengikuti perkembangan fasiltas pendidikan. Sebab hingga saat ini masih ada beberapa sekolah yang juga memerlukan perbaikan bahkan rehabilitasi total. Sedangkan porsi anggaran untuk pendidikan harusnya minimal mencapai 20 persen.

Hal ini pun kian menjadi perhatian Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuryadin. Baginya urusan pembangunan saat ini diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

 

Baca Juga: Fraksi Demokrat Perjuangan Soroti Serapan Keuangan Daerah yang Tidak Efisien dan Lesunya Kinerja Perusda

Baca Juga: ASN Garda Terdepan Pembangunan, 99 Pegawai Kaltim Terima Satyalancana Karya Satya 2025

Baca Juga: Urgensi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Indonesia

Baca Juga: Pemkot Samarinda Tancap Gas Bahas Pertanggungjawaban APBD dan RPJMD di Paripurna DPRD

View this post on Instagram

Baca Juga: Gubernur Kaltim Ingatkan Perlu Diversifikasi Pendapatan Daerah, Jangan Bergantung pada DBH

Baca Juga: Upaya Ciptakan SPMB yang Transparan, Pemkot Samarinda Bentuk Tim Pengawas dan Luncurkan Saluran Pengaduan

Baca Juga: Soroti Proyeksi Penurunan APBD, Pengamat UINSI Sebut Kaltim Masih Terpaku Komoditas Global

Baca Juga: Dibangun Tanpa APBD, Pemkot Resmikan Taman Para’an Ruang Publik Berketahanan Iklim di Kota Samarinda

Baca Juga: DPMD Kukar Dorong BPD Aktif Kawal Pembangunan Desa 

Baca Juga: Teken Kontrak Jadi Titik Awal Pendamping Desa Kukar Awasi Program Pembangunan

Baca Juga: Disdikbud Kukar Miliki Anggaran 2.2 T di 2025, Difokuskan untuk Gaji dan Operasional

Baca Juga: Musrenbang Kecamatan Tenggarong Hasilkan 1.198 Usulan Pembangunan di Tahun 2026

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sedangkan pihaknya mendorong agar ajuan sejumlah sekolah bisa masuk dalam kegiatan perbaikan sekolah maupun rehabilitasi. Namun, bagi Asli permintaannya tersebut juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada saat ini.

"Kalau kami hanya bisa mengusulkan, sisanya ada di ranah PUPR," ujar Asli.

Sementara itu, urusan Disdik Samarinda sendiri, baginya dalam urusan program kependidikan. Seperti di masa Covid-19, sejak tahun lalu Disdik Samarinda membuat terobosan dengan membuat aplikasi Samarinda Smart Edu (SSE), melakukan pendataan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarikan untuk pemberian kuota internet. Serta memperjuangkan Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Itu yang sedang kami perjuangkan saat ini," demikian Asli.

[LIS | NON | ADV DISDIK SAMARINDA]