Kaltimtoday.co, Samarinda - Pembahasan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) seakan tak ada habisnya. Bahkan kini melebar hingga pengusulan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim dari Samarinda ke Balikpapan. 

Usulan itu datang dari anggota DPR RI dari dapil Kaltim, Aus Hidayat Nur. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beralasan pemindahan ibu kota Kaltim itu layak dilakukan demi mudahkan koordinasi pemerintahan. Tentu setelah IKN pindah ke Kaltim.

Sontak saja usulan dari Aus Hidayat Nur tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang pro dan ada yang kontra.

Salah satu yang angkat suara adalah Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Saat dijumpai awak media, Andi Harun menegaskan, dirinya sangat tidak setuju dengan usulan Aus Hidayat Nur tersebut. Bahkan Andi Harun menyebut politikus PKS tersebut aneh dan kurang kerjaan.

Andi Harun justru meminta agar Aus Hidayat Nur untuk lebih serius bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat Kaltim di Senayan. Sebab, selama ini kontribusi Aus Hidayat Nur di Senayan menurut dia kurang terlihat bagi rakyat Kaltim.

"Rakyat tidak ada bicara. DPRD tidak pernah bicara. Pemerintah tidak pernah bicara, tiba-tiba dia ada usulan seperti itu. Kan aneh, dan kurang kerjaan dia itu,” kata Andi Harun, Rabu (15/9/2021).

Awak redaksi Kaltimtoday.co kembali menghubungi Aus Hidayat Nur untuk meminta tanggapan atas banyaknya kritik soal usulan pemindahan ibu kota Kaltim dari Samarinda ke Balikpapan.

Permintaan konfirmasi ke Aus Hidayat Nur disampaikan, Kamis (16/9/2021) pukul 09.12 Wita, melalui pesan WhatsApp, namun tak direspons hingga menjelang siang hari. Kembali dikonfirmasi pada hari sama melalui telepon namun ditolak.

Jumat (17/9/2021) Humas DPW PKS Kaltim, Abdul Rohim bersedia bicara ke publik berkaitan kontroversi pernyataan Aus Hidayat Nur. Melalui sambungan telepon Whatsapp, pria yang akrab disapa Rohim itu memberikan penjelasan.  Berikut rangkuman wawancara awak redaksi Kaltimtoday.co Yasmin Medina Anggia Putri dengan Rohim:

Bagaimana tanggapan terkait usulan yang disampaikan Aus Hidayat Nur soal pemindahan Ibu Kota Kaltim ke Balikpapan yang memicu kontroversi?

Menurut saya itu (tanggapan) berlebihan. Kita kan menyimpulkan satu objek pemberitaan atau pembahasan, lihat dari aspek. Pertama adalah aspek konteksnya dan kedua aspek kontennya.

Dalam hal ini, Kang Aus tidak salah. Wartawan yang memberitakan juga tidak salah menurut saya. Enggak ada yang salah sebenarnya. Cuma berlebihan saja. Kita yang membaca beritanya, menanggapinya berlebihan tanpa melihat konteks dan konten saat hal tersebut disampaikan.

Saya sudah telusuri juga soal pertemuan Kang Aus dengan beberapa teman-teman media. Waktu itu pertemuannya juga memang bukan dalam rangka membahas tentang IKN secara khusus. 

Jadi itu pertemuan lebih kepada aspek-aspek tentang lahan dan kawasan. Cuma kemudian karena pembicaraan itu terus merentet soal jalan tol, namanya wartawan kan, sampai lah kemudian tiba membahas soal IKN. 

Konteks dan konten yang dimaksud itu seperti apa?

Kang Aus saat diskusi soal IKN itu, bicaralah tentang IKN beberapa model best practice di beberapa negara. Dari situ, berdasarkan best practice yang beliau ceritakan, maka salah satu faktornya ya soal kedekatan antara IKN dengan ibu kota provinsi. Maka tersebutlah Balikpapan. Itu karena best practice dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya.  

Jadi, konteksnya ini lagi ngobrolin tentang model best practice di beberapa negara dan yang modelnya itu persis kalau misalkan mau diadopsi, yang persis ya Balikpapan ibu kota provinsinya. Jadi ini lagi nggak bahas secara serius. Ini lagi ngobrol santai. Sesimpel itu konteksnya. Itu secara spontan dan bukan statement yang secara serius mengatakan Balikpapan lebih layak dibanding Samarinda. 

Ini kan bukan disampaikan dalam forum resmi seperti rapat. Entah itu rapat paripurna DPR atau rapat di fraksi, atau rapat dengar pendapat dengan elemen pemerintah daerah misalnya. Kalau dalam forum resmi, itu boleh ditanggapi serius. 

Kang Aus nggak salah karena dia sedang ngobrol dengan teman-teman wartawan tentang model kan. Sekadar statement berdasarkan model best practice di beberapa negara. 

Baca Juga: DPPKB Samarinda Gelar Evaluasi Program Bangga Kencana, Libatkan Sejumlah Stakeholder untuk Penurunan Stunting

 

Baca Juga: Peringati HUT Korpri ke-53, Turnamen Tenis Meja dan Lapangan Antar Perangkat Daerah Kaltim Resmi Dimulai

Baca Juga: RSUD AWS Masuk Daftar 10 Rumah Sakit Terbaik di Indonesia untuk Layanan Kanker

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kaltim Awal November: Hujan Menengah hingga Tinggi

View this post on Instagram

Baca Juga: KPU Samarinda Buka Layanan Pindah Pemilih untuk Pilkada 2024

Baca Juga: Prestasi Turun, Dispora Kaltim Minta Peran Aktif Pengprov dalam Pembinaan Atlet Tenis Meja

Baca Juga: Mengapa Pemimpin Sipil Lebih Tepat untuk Masa Depan Demokrasi

Baca Juga: 130 Pengurus Baru BPC HIPMI Samarinda Resmi Dilantik, Komitmen Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur di Seluruh Kalangan Muda

Baca Juga: MTQ VII KORPRI Nasional 2024 di Palangka Raya, Hadirkan 1.700 Peserta dari Seluruh Indonesia

Baca Juga: Kafilah MTQ Korpri VII dari Kaltim Lakukan Registrasi Ulang, Siap Targetkan 5 Besar Nasional

Baca Juga: Ketua Tim Pemenangan Edi-Rendi Apresiasi Pilkada Kukar 2024 yang Sejuk dan Damai

Baca Juga: Ketua FPMKT: Semua Warga Berhak Jadi Pemimpin, Hindari Narasi Politik Dinasti di Pilkada 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 193 PTPS Samarinda Ulu Resmi Dilantik, Siap Awasi Pilkada 2024

Sebab beliau juga memahami kalau pemindahan ibu kota provinsi nggak sesederhana itu. Pasti harus ada aspirasi dari masyarakat, asesmen pemerintah daerah juga. Kalau secara konten juga, ini public conversation kok. Beliau bingung juga, kok jadi rame ya katanya. 

Memang jadi kontroversi dan muncul respons kalau usulan Aus Hidayat Nur  itu tidak penting. Bahkan merembet hingga mempertanyakan kontribusinya Aus Hidayat Nur sebagai anggota DPR RI untuk Kaltim

Makanya saya sampaikan itu berlebihan. Kenapa juga harus menjalar ke masalah kontribusi? Saya bukan memprotes orang yang menggugat kontribusi anggota legislatif di Senayan yang dapil Kaltim. Sama sekali nggak. 

Kita nggak alergi kok kalau orang mendiskusikan kontribusi itu. Cuma konteksnya, enggak pas saja. Kalau mau bicara kontribusi, ayo bicara saja kontribusi. Tapi, kenapa harus disangkut pautkan dengan wacana tentang ibu kota ini? Bagi saya sih nggak nyambung saja. 

Kalau ada wacana tentang pemindahan ibu kota, ya wacana itu yang didiskusikan, layak atau tidak layaknya, tentukan indikator dan parameternya. Kemudian diasesmen. Itu sesuatu yang ilmiah juga untuk dibahas. Terus kenapa tiba-tiba masuknya ke pembahasan kinerja?

Bagaimana soal kontribusi Aus Hidayat Nur yang dipertanyakan?

Kang Aus ini begini ya, kami juga protes dengan Kang Aus. Karena polanya dia itu orang bekerja dalam senyap. Jadi saya sering kalau komunikasi dengan beliau itu, tolong kegiatan-kegiatan atau aktivitas Kang Aus itu dipublikasi. Karena buat kader juga dan buat anggota internal kita tahu bahwa ini loh aktivitas anggota dewan yang mewakili aspirasi mereka di pusat.  

Sekaligus juga buat publik yang memilih dia. Ada yang tau nggak orang bahwa pemekaran Mahulu itu bagian dari perjuangan beliau?

Kemudian pemekaran Kaltara. Ada yang tau nggak bahwa beliau punya andil juga di sana. Kan banyak yang enggak tahu. Coba tanya saja. Enggak ke-ekspos. 

Kemudian kemarin beliau menyebar bantuan sembako ke korban Covid-19 dan beberapa titik banjir. Cuma Kang Aus itu begini, karena kondisi geografis Kaltim itu luas akhirnya beliau titipkan bantuan-bantuan itu ke PKS di daerah. Dari PKS daerah kemudian mendistribusikan bantuan itu ke masyarakat. Ya orangnya begitu.

Kadang-kadang Kang Aus itu begini, tiba-tiba dia ada di Kaltim. Itu sudah muter ke Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU. Nah kita baru tau setelah beliau mau balik ke Jakarta.

Dia punya bantuan beberapa ambulans yang diakses masyarakat umum untuk berbagai macam hal untuk orang sakit atau antar jenazah. Jadi kami lihat berita itu ya senyum-senyum saja. Tapi mau gimana? Namanya di era media sosial ini, gimana cara kita untuk mengerem opini publik.

[YMD | TOS]