Kaltimtoday.co, Samarinda - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti perihal perusahaan daerah (perusda) di Kaltim. Jajaran direksi di beberapa perusda milik Pemprov Kaltim masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) selama beberapa bulan ke depan.

Wakil Ketua HMP Unmul, Heriman turut mempertanyakan ketegasan serta kemauan Pemprov Kaltim untuk membenahi perusda.

"Yang diisi oleh Plt itu tidak termasuk Bank Kaltimtara, tapi yang lainnya seperti MBS, MMP, dan BKS itu infonya dijabat oleh Plt," ungkap Heriman saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (2/2/2021).

Meskipun jabatan Plt itu dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya, namun itu tak terlalu efektif untuk menjalankan usaha sebab ada keputusan yang tak bisa diambil oleh pejabat pelaksana.

Pemprov Kaltim juga dinilai lamban dalam melakukan tahapan seleksi dan penjaringan direksi atau komisaris di perusda. Menurut Hetiman, seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Sebab itu hanya masalah teknis.

Baca Juga: UNMUL dan UMKM Kaltim Berinovasi: Matching Fund Kedaireka untuk Komersialisasi Produk

 

Baca Juga: Implementasi UU KIP di Unmul: Kadiskominfo Kaltim Tegaskan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Baca Juga: Nidya Listiyono Sarankan Perusda Kaltim Dibuatkan Gedung Perkantoran Khusus

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

Baca Juga: Kolaborasi Unmul dan Kominfo Kaltim Tingkatkan Aksesibilitas PPID dan Keterbukaan Informasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Terima Mahasiswa yang Ingin Belajar Soal Lembaga Legislatif

Baca Juga: Dies Natalis ke-61 Tahun, Ustadz Tiar Anwar Bachtiar Asal Bandung Jadi Penceramah di Unmul Mengaji

Baca Juga: Puncak Dies Natalis Unmul ke-61, Civitas Akademika Rayakan Malam Sarasehan

Baca Juga: Rapat Senat Terbuka, Unmul Masuk 40 Besar Universitas Terbaik se-Indonesia

Baca Juga: Unmul Luluskan 1.640 Mahasiswa, Rektor Harap Bisa Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Baca Juga: Pokja 30 Sorot Pengelolaan APBD Kaltim selama Masa Kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi

Baca Juga: Visi-Misi Isran Noor dan Hadi Mulyadi Dinilai Belum Terealisasi dengan Optimal

 

Baca Juga: Pentingnya Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Industri Hulu Migas

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Yang jadi masalah adalah tindakan serius pemerintah untuk membenahi perusda. Agar selain menjalankan roda ekonomi masyarakat Kaltim, juga menyumbang pendapatan asli daerah (PAD)," lanjutnya.

Tak hanya itu, pembentukan tim penjaringan direksi pun harus transparan agar masyarakat mampu menilai kapasitas tim itu. Pemprov diminta harus membuka ke publik siapa saja yang menjadi tim seleksi. Sebab jika tak dibuka, terkesan ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Mahasiswa yang kini tengah menempuh program pasca sarjana Manajemen Pendidikan itu pun menegaskan bahwa sudah ada contoh pimpinan perusda yang telah tersangkut masalah hukum. Bahkan ada perusda yang disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

"Harus Pemprov dan instansi terkait pada bagaimana PT AKU itu tersangkut hukum. Kemudian PT MMP dikelola tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Buktinya, anggaran penyertaan modal sekitar Rp 160 miliar itu kemana? Padahal PT MMP itu hanya menerima PI dari pengelolaan blok Mahakam," tegas dia.

Oleh sebab itu, keberanian dan kebijakan Pemprov Kaltim jadi hal yang paling ditunggu untuk mengganti jajaran direksi perusda. Terlebih yang bekerja tak sesuai aturan dan harapan.

"Kita tunggu kebijakan Pemprov dalam hal pembenahan untuk perbaikan perusda. Kalau tidak ada, berarti Pemprov-nya yang patut diduga lalai dan harus diaudit," tandas Heriman.

[YMD | RWT]