Kaltimtoday.co, Samarinda - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti perihal perusahaan daerah (perusda) di Kaltim. Jajaran direksi di beberapa perusda milik Pemprov Kaltim masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) selama beberapa bulan ke depan.

Wakil Ketua HMP Unmul, Heriman turut mempertanyakan ketegasan serta kemauan Pemprov Kaltim untuk membenahi perusda.

"Yang diisi oleh Plt itu tidak termasuk Bank Kaltimtara, tapi yang lainnya seperti MBS, MMP, dan BKS itu infonya dijabat oleh Plt," ungkap Heriman saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (2/2/2021).

Meskipun jabatan Plt itu dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya, namun itu tak terlalu efektif untuk menjalankan usaha sebab ada keputusan yang tak bisa diambil oleh pejabat pelaksana.

Pemprov Kaltim juga dinilai lamban dalam melakukan tahapan seleksi dan penjaringan direksi atau komisaris di perusda. Menurut Hetiman, seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Sebab itu hanya masalah teknis.

Baca Juga: Rektor Unmul Respons Penolakan Program Makan Bergizi Gratis: Jangan Pengaruhi Sektor Lain

 

Baca Juga: UNMUL Terima Pertukaran 12 Mahasiswa Jepang, Belajar Ilmu Kehutanan dan Budaya Daerah

Baca Juga: Unmul Gencar Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Buka Daya Tampung 6.469 Kuota untuk Ajaran 2025/2026

Baca Juga: Merasa Diperlakukan Bak Sapi Perah, Ratusan Dosen Unmul Tuntut Kemdikti Saintek Penuhi Hak Kinerja Dosen ASN

Baca Juga: Kontra Tambang di Tangan Universitas, JATAM Kaltim: Perguruan Tinggi Tidak Harus jadi Pelaku Industri Ekstraktif

View this post on Instagram

Baca Juga: Isran Tetap “Komandan”

Baca Juga: Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Isran-Hadi Sebut Putusan MK Tidak Fair 

Baca Juga: Tim Pemenangan Rudy-Seno Tanggapi Putusan MK, Ajak Saling Menghargai dan Jaga Kondusivitas

Baca Juga: Nasib Isran-Hadi Pupus, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilgub Kaltim

Baca Juga: Tim Hukum Rudy Seno Optimis Sengketa di MK Selesai, Gugatan Isran-Hadi Dinilai Lemah

Baca Juga: Koalisi Dosen Unmul Tolak Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi

Baca Juga: Tunggu Putusan MK, Tim Rudy-Seno Siapkan Tim Transisi Pemerintahan Baru

 

Baca Juga: Gruduk Rektorat, Mahasiswa Unmul Demo Minta Masa Perpanjangan Pembayaran serta Keringanan UKT 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Yang jadi masalah adalah tindakan serius pemerintah untuk membenahi perusda. Agar selain menjalankan roda ekonomi masyarakat Kaltim, juga menyumbang pendapatan asli daerah (PAD)," lanjutnya.

Tak hanya itu, pembentukan tim penjaringan direksi pun harus transparan agar masyarakat mampu menilai kapasitas tim itu. Pemprov diminta harus membuka ke publik siapa saja yang menjadi tim seleksi. Sebab jika tak dibuka, terkesan ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Mahasiswa yang kini tengah menempuh program pasca sarjana Manajemen Pendidikan itu pun menegaskan bahwa sudah ada contoh pimpinan perusda yang telah tersangkut masalah hukum. Bahkan ada perusda yang disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

"Harus Pemprov dan instansi terkait pada bagaimana PT AKU itu tersangkut hukum. Kemudian PT MMP dikelola tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Buktinya, anggaran penyertaan modal sekitar Rp 160 miliar itu kemana? Padahal PT MMP itu hanya menerima PI dari pengelolaan blok Mahakam," tegas dia.

Oleh sebab itu, keberanian dan kebijakan Pemprov Kaltim jadi hal yang paling ditunggu untuk mengganti jajaran direksi perusda. Terlebih yang bekerja tak sesuai aturan dan harapan.

"Kita tunggu kebijakan Pemprov dalam hal pembenahan untuk perbaikan perusda. Kalau tidak ada, berarti Pemprov-nya yang patut diduga lalai dan harus diaudit," tandas Heriman.

[YMD | RWT]