Kaltimtoday.co, Samarinda - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti perihal perusahaan daerah (perusda) di Kaltim. Jajaran direksi di beberapa perusda milik Pemprov Kaltim masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) selama beberapa bulan ke depan.

Wakil Ketua HMP Unmul, Heriman turut mempertanyakan ketegasan serta kemauan Pemprov Kaltim untuk membenahi perusda.

"Yang diisi oleh Plt itu tidak termasuk Bank Kaltimtara, tapi yang lainnya seperti MBS, MMP, dan BKS itu infonya dijabat oleh Plt," ungkap Heriman saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (2/2/2021).

Meskipun jabatan Plt itu dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya, namun itu tak terlalu efektif untuk menjalankan usaha sebab ada keputusan yang tak bisa diambil oleh pejabat pelaksana.

Pemprov Kaltim juga dinilai lamban dalam melakukan tahapan seleksi dan penjaringan direksi atau komisaris di perusda. Menurut Hetiman, seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Sebab itu hanya masalah teknis.

Baca Juga: Survei Pilgub Kaltim 2024: Rudy-Seno Unggul Jauh dari Isran-Hadi

 

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Tanggapi Laporan Tim Hukum 02, Irma Suryani Bantah Lakukan Politik Uang: Saya Bukan Tim Kampanye Isran-Hadi 

Baca Juga: Hasil Survei Terbaru WRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Pimpin Elektabilitas di Kaltim

Baca Juga: Isran Noor dan Hadi Mulyadi Sukses Tingkatkan Ekspor Non-Migas Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Tim Hukum Rudy-Seno Laporkan Dugaan Politik Uang Isran-Hadi Saat Kampanye di Dome Balikpapan

Baca Juga: BEM KM Unmul Desak Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Usut Tuntas Kekerasan di Muara Kate

Baca Juga: Ungguli Rudy-Seno di Survei Poltracking, Tim Isran-Hadi Tetap Fokus Kampanye untuk Dominasi Suara

Baca Juga: Isran-Hadi Siapkan Saksi di 1.447 TPS untuk Kawal Suara di Kukar

Baca Juga: Kolaborasi Tim Pengabdi UNMUL dan DPPKB Samarinda, Beri Pelatihan Pencegahan Stunting kepada Kader Kelurahan Bukuan

Baca Juga: Dilaporkan Tim Hukum Paslon 01, Dosen Ekonomi Unmul Prof. Jiuhardi Tegaskan Sikap Netral

Baca Juga: Unmul Resmikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pertama di Kaltim dengan 56 Dental Unit

 

Baca Juga: Pemuda yang Tidak Berani Bersumpah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Yang jadi masalah adalah tindakan serius pemerintah untuk membenahi perusda. Agar selain menjalankan roda ekonomi masyarakat Kaltim, juga menyumbang pendapatan asli daerah (PAD)," lanjutnya.

Tak hanya itu, pembentukan tim penjaringan direksi pun harus transparan agar masyarakat mampu menilai kapasitas tim itu. Pemprov diminta harus membuka ke publik siapa saja yang menjadi tim seleksi. Sebab jika tak dibuka, terkesan ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Mahasiswa yang kini tengah menempuh program pasca sarjana Manajemen Pendidikan itu pun menegaskan bahwa sudah ada contoh pimpinan perusda yang telah tersangkut masalah hukum. Bahkan ada perusda yang disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

"Harus Pemprov dan instansi terkait pada bagaimana PT AKU itu tersangkut hukum. Kemudian PT MMP dikelola tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Buktinya, anggaran penyertaan modal sekitar Rp 160 miliar itu kemana? Padahal PT MMP itu hanya menerima PI dari pengelolaan blok Mahakam," tegas dia.

Oleh sebab itu, keberanian dan kebijakan Pemprov Kaltim jadi hal yang paling ditunggu untuk mengganti jajaran direksi perusda. Terlebih yang bekerja tak sesuai aturan dan harapan.

"Kita tunggu kebijakan Pemprov dalam hal pembenahan untuk perbaikan perusda. Kalau tidak ada, berarti Pemprov-nya yang patut diduga lalai dan harus diaudit," tandas Heriman.

[YMD | RWT]