Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim mengharapkan provinsi bisa melihat kembali kewenangan-kewenangan di kabupaten dan kota. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK usai Musrenbang RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

"Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan setingkat SMA. Kemudian infrastruktur. Maksud saya, tujuannya yang diutamakan. Jangan sampai ke saya nanti seolah-olah ini pekerjaan gubernur terabaikan begitu," ungkap Makmur pada Kamis (23/4/2021).

Setelah itu, bantuan keuangan (Bankeu) juga perlu diperhatikan yang mungkin dibutuhkan di kabupaten dan kota. Dia menyebutkan ada usulan dari beberapa daerah terkait jalan dan infrastruktur. Salah satunya untuk daerah Sambaliung-Talisayan, Berau. Programnya sudah berjalan pada 2021 ini.

"Insyaallah karena sejak kami masuk di DPRD 2020 di perubahan, semua UPTD-UPTD kita isi. Supaya dapat diberi jalan ke Kubar, Paser, dan sebagainya," lanjutnya.

Baca Juga: Proyek Tender Berpotensi Telat, PUPR Sebut akibat Administrasi hingga Keterbatasan PPK Berkompeten

 

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

View this post on Instagram

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

Dia mencatat bahwa, tuntutan yang digaungkan masyarakat sampai saat ini masih terkait infrastruktur. Dia pun ingin hal itu jadi perhatian utama agar infrastruktur bisa diperhatikan oleh Pemprov. Termasuk pengadaan air bersih dan listrik yang tak kalah krusial.

"Insyaallah sejak kami masuk kemarin, 2020 di perubahan itu UPTD sudah berfungsi untuk pemeliharaan jalan. Selama ini, terus terang saja. Mohon maaf, saya ingatkan Pemprov untuk diperhatikan kewajiban-kewajibannya ini. Alhamdullilah, pada 2020 sudah mulai ada pemeliharaan," bebernya.

Mengenai berbagai infrastruktur, Makmur menyampaikan bahwa, pada dasarnya DPRD Kaltim terus mengontrol dan meminta jadi prioritas utama. Terkait listrik, akhirnya ada beberapa daerah yang sudah bisa mengakses. Contohnya ada di Maratua, Berau dan Kutim. Itulah yang disebut sebagai tugas-tugas dari Pemprov.

Selain infrastruktur, Makmur juga menyinggung bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan yang jumlahnya masih kurang untuk di Kaltim.

"Bukan karena Covid-19, tapi mulai dulu memang sudah kurang," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]