Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim mengharapkan provinsi bisa melihat kembali kewenangan-kewenangan di kabupaten dan kota. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK usai Musrenbang RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

"Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan setingkat SMA. Kemudian infrastruktur. Maksud saya, tujuannya yang diutamakan. Jangan sampai ke saya nanti seolah-olah ini pekerjaan gubernur terabaikan begitu," ungkap Makmur pada Kamis (23/4/2021).

Setelah itu, bantuan keuangan (Bankeu) juga perlu diperhatikan yang mungkin dibutuhkan di kabupaten dan kota. Dia menyebutkan ada usulan dari beberapa daerah terkait jalan dan infrastruktur. Salah satunya untuk daerah Sambaliung-Talisayan, Berau. Programnya sudah berjalan pada 2021 ini.

"Insyaallah karena sejak kami masuk di DPRD 2020 di perubahan, semua UPTD-UPTD kita isi. Supaya dapat diberi jalan ke Kubar, Paser, dan sebagainya," lanjutnya.

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

 

Baca Juga: Tiga Kecamatan di Dapil V Kukar Jadi Fokus Pengembangan SDA dan Infrastruktur

Baca Juga: Peningkatan Infrastruktur di PPU Tingkatkan Daya Saing Investasi

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Tepis Isu Dukung Paslon Lain, Seno Aji Sambangi Makmur HAPK di Berau, Tegaskan Tetap Pilih 02 

Baca Juga: Makmur HAPK Angkat Bicara Soal Pertemuan dengan Isran Noor, Sebut Sekadar Silaturahmi

Baca Juga: Spekulasi Pertemuan Isran Noor dan Makmur HAPK, Gerindra Kaltim: Kader yang Dukung Calon Lain Bakal Diberikan Sanksi Tegas

Baca Juga: Bahas APBD Perubahan 2024, DPRD Kukar Beri Catatan untuk Sektor Kesehatan hingga Infrastruktur

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Dia mencatat bahwa, tuntutan yang digaungkan masyarakat sampai saat ini masih terkait infrastruktur. Dia pun ingin hal itu jadi perhatian utama agar infrastruktur bisa diperhatikan oleh Pemprov. Termasuk pengadaan air bersih dan listrik yang tak kalah krusial.

"Insyaallah sejak kami masuk kemarin, 2020 di perubahan itu UPTD sudah berfungsi untuk pemeliharaan jalan. Selama ini, terus terang saja. Mohon maaf, saya ingatkan Pemprov untuk diperhatikan kewajiban-kewajibannya ini. Alhamdullilah, pada 2020 sudah mulai ada pemeliharaan," bebernya.

Mengenai berbagai infrastruktur, Makmur menyampaikan bahwa, pada dasarnya DPRD Kaltim terus mengontrol dan meminta jadi prioritas utama. Terkait listrik, akhirnya ada beberapa daerah yang sudah bisa mengakses. Contohnya ada di Maratua, Berau dan Kutim. Itulah yang disebut sebagai tugas-tugas dari Pemprov.

Selain infrastruktur, Makmur juga menyinggung bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan yang jumlahnya masih kurang untuk di Kaltim.

"Bukan karena Covid-19, tapi mulai dulu memang sudah kurang," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]