BERDAULAT dalam pendapatan daerah terus digelorakan oleh Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim. Di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim H Isran Noor

dan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Bapenda berhasil mencapai target

pendapatan daerah.

Sepanjang 2019, Bapenda terus bergerak mengikuti semangat kerja Pemprov Kaltim

mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi

pelayanan publik. Tentang kinerja, hingga akhir tahun lalu, realisasi Pendapatan

Daerah sementara tercatat sebesar 103,30 persen atau Rp 11,505 triliun dari target

yang ditetapkan yakni Rp 11,137 triliun. Apabila diperinci, komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar Rp 6,43 Triliun (109,56 persen), Dana Perimbangan Rp 5,12

Triliun (96,74 persen) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 30,22 miliar

(69,74 persen).

“Alhamdulillah, Kaltim diberi keberkahan yang begitu banyak. Salah satunya terlihat dari

besarnya penerimaan pendapatan daerah,” ucap Gubernur Kaltim H Isran Noor, kala

kegiatan Syukuran Bapenda Prov. Kaltim atas Capaian 2019 dan Doa Bersama

Rencana Kerja 2020.

Gubernur Isran pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

bekerja secara optimal dan ikhlas. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh masyarakat

yang taat membayar pajak. Nantinya, kata Gubernur, pajak yang dikumpulkan dari

masyarakat akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yakni

pembangunan infrastruktur dan pemenuhan fasilitas kesehatan juga pendidikan.

“Pembayar pajak adalah pahlawan. Sebab mereka sukarela membayar pajak untuk

membangun bangsa. Kalau target pajak tidak tercapai, maka pembangunan pasti

terganggu,” sebut Gubernur.

Bicara proyeksi 2020, Kepala Bapenda Prov Kaltim Hj Ismiati mengaku optimistis

dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang membaik. Bapenda

juga berupaya dengan melakukan inovasi dan menggencarkan sosialisasi. Serta

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja cemerlang ini tak terlepas dari upaya yang dilakukan guna mendorong

partisipasi dan ketaatan masyarakat membayarkan pajak. Dengan database yang

mumpuni Bapenda berhasil menciptakan gebrakan dan menggandeng para mitra untuk

menyediakan layanan terbaik untuk wajib pajak.

“Bapenda menggandeng perbankan, BUMN, hingga gerai retail modern untuk

mengembangkan e-Samsat. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan tempat

untuk membayar pajak tanpa perlu ke kantor Samsat. Kami juga meningkatkan

pelayanan kesamsatan agar warga semakin mudah bayar pajak,” ungkap Ismiati.

Saat ini masyarakat bisa membayarkan pajak kendaraannya di Bankaltimtara, BNI,

BTN, Bank Mandiri, BCA, PT Pos Indonesia, PT Pegadaian, dan Indomaret. Hal ini

terbukti mampu meningkatkan partisipasi pembayaran pajak masyarakat. Hal ini terlihat

dari laporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 46.080 unit kendaraan

memanfaatkan channel pembayaran e-Samsat senilai Rp 34, 20 miliar.

PELUNCURAN SADELPOS DAN SIMPATOR

Sederet inovasi yang dimiliki Bapenda antara lain Samsat Delivery Pos (Sadelpos) dan

Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Sadelpos

merupakan layanan e-Samsat yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero).

Inovasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sebab tidak perlu lagi datang ke

kantor Samsat dan mengantre lama. Cukup dengan membayar biaya jasa masing-masing Rp 12 ribu untuk mengantar dan menjemput seluruh berkas hingga pencetakan

STNK.

Dalam pelaksanaannya, Sadelpos memanfaatkan perkembangan teknologi dengan

sistem informasi mumpuni. Seluruh layanan kesamsatan di wilayah Kaltim telah

terkoneksi secara online sejak 2008. Inovasi ini juga semakin unggul karena didukung

oleh sumber daya manusia dari PT Pos Indonesia, yaitu petugas pos yang tersertifikasi

dan terampil.

Sadelpos juga menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan dan

penyandang disabilitas juga dapat memperoleh layanan yang setara. Inovasi ini dengan

jelas memberikan solusi untuk pembayaran perpanjangan pajak kendaraan bermotor di

wilayah yang jauh dari kantor layanan utama. Masyarakat secara umum yang tidak

memiliki hambatan waktu juga sangat terbantu.

Dari seluruh penerimaan PKB melalui e-Samsat, penerimaan dari PT Pos Indonesia

menduduki transaksi terbesar. Sebab, layanan PT Pos Indonesia tersebar di seluruh

pelosok Kaltim.

Inovasi ini bahkan berhasil mendapatan penghargaan Top 99 dalam Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian PANRB. SADELPOS berhasil

bersaing dari 3.156 total proposal yang terdaftar di Sinovik Kemen-PANRB.

“Sementara untuk Simpator, ide awalnya muncul karena kami ingin mengedepankan

transparansi,” sebutnya.

Akhir tahun 2017, telah direncanakan pembuatan sebuah inovasi agar masyarakat dan

stakeholders dapat mengakses informasi layanan dan perhitungan pembayaran pajak

kendaraan bermotor secara mudah, cepat, tepat, dan akurat.

Kemudian, pada awal tahun 2018 secara resmi diluncurkan sistem informasi yang diberi

nama Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Layanan ini

dapat diakses melalui website simpator.kaltimprov.go.id secara online dari media

handphone, laptop, atau personal computer (PC) kapan dan di mana saja oleh

masyarakat maupun stakeholders.

“Atas keterbukaan ini, Simpator mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi

Kaltim dan mendapatkan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik di Lingkungan Pemprov

Kaltim dalam gelar inovasi yang diadakan Balitbangda Prov. Kaltim,” sebutnya.

TINGKATKAN PELAYANAN KESAMSATAN

Tidak hanya memperbanyak pilihan cara pembayaran, Bapenda juga meningkatkan

pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kaltim. Pada 2019,

terdapat dua kantor Samsat yang ditingkatkan dari semula hanya Samsat Pembantu

menjadi Samsat Penuh. Keduanya adalah Samsat Samarinda Seberang dan Samsat

Samboja, Kutai Kartanegara yang sebelumnya hanya melayani PKB tahunan kini dapat

melayani pembayaran PKB 5 tahunan.

“Selama ini di Samarinda maupun Kukar untuk pelayanan pembayaran PKB 5 tahunan

hanya bisa dilakukan di masing-masing Samsat Induk. Padahal diketahui kepadatan

penduduk di Samarinda dan begitu luasnya wilayah Kukar menjadi tantangan tersendiri

sehingga kami perlu melakukan pengembangan layanan,” jelas Ismiati.

Untuk Samsat Samarinda Seberang, sejak diresmikan pada 23 Desember 2019 sampai

9 Januari 2020, tercatat 8.103 unit kendaraan membayarkan PKB senilai Rp 5,09 miliar

dan penerimaan BBNKB Rp 32,16 juta. Sementara di Samsat Samboja, Kukar, sejak

diresmikan pada 4 Desember 2019 hingga saat ini sedikitnya tercatat 294 unit

kendaraan membayarkan pajaknya dengan nilai Rp 160 jutaan.

Langkah Bapenda Prov. Kaltim tak henti sampai di sini, pada 2020 kordinator pemungut

pajak daerah ini merencanakan untuk mengembangkan layanan di beberapa tempat. Di

antara pengembangan layanan Samsat di kawasan Tenggarong Seberang hingga

membangun kantor Samsat di kabupaten termuda di Benua Etam yakni Mahakam Ulu.

“Semua upaya kami tak akan berjalan mulus bila tak ada dukungan para mitra.

Terutama pihak Ditlantas Polda Kaltim dan PT Jasa Raharja (Persero). Terima kasih

untuk dukungannya bersinergi demi membangun Kaltim,” ungkapnya penuh syukur.

[ADV | TOS]