Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Masykur Sarmian Masykur berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengalokasikan anggaran program bantuan hukum melalui APBD Kaltim.

Hal itu disampaikan Masykur saat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertempatkan di Aula Gedung Al-Islah Jalan Abdul Wahab Syahranie, Samarinda pada Sabtu (10/4/2021).

Diketahui bersama, dalam pelaksanaan Perda tersebut dijalankan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk untuk membantu masyarakat ketika mengalami permasalahan hukum.

"Gubernur menjalin kerja sama dengan LBH yang berdomisili di Kalimantan Timur dan yang terdaftar serta terakreditasi pada Kemenkumham RI," ungkap Masykur.

Lanjut Masykur, dia menyampaikan jika penerima Bantuan Hukum adalah Penduduk Kaltim, yang dimana disebutkan adalah orang atau kelompok orang dalam kategori Miskin/Tidak Mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Tingkatkan Kolaborasi Promosi Kesehatan untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

View this post on Instagram

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Samarinda Dapat Bantuan Keuangan Rp588,3 Miliar dari Pemprov, Jadi Penerima Terbesar di Kaltim

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Videotron untuk Live Streaming Upacara HUT RI di IKN

Baca Juga: Alami Sedikit Penurunan, Pemprov Kaltim Tetapkan Harga TBS Sawit Jadi Rp2.656,02 per Kg Juli 2024

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Orang atau kelompok orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kalimantan Timur yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat yang setingkat," terang Masykur.

Karenanya Masykur berharap masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai serta perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

"Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat dan Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum," paparnya.

Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) tersebut diharapkan Masykur dapat menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Terlebih, Perda yang mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum di masyarakat itu juga dibuat demi mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

"Menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Masykur yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim.

[RWT]