Kaltimtoday.co, Samarinda - PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (8/4/2021). Kepala Kejati Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman menegaskan bahwa kerja sama ini adalah pendampingan hukum oleh Kejati.

Ditanya perihal sikap Kejati seandainya menemukan penyimpangan pada perusahaan daerah (Perusda), Deden menyebut hal itu tidak ada kaitannya dengan MoU ini. Jika ada kasus pidana di Perusda, Kejati Kaltim akan tetap memprosesnya sesuai jalur hukum.

"Karena urusan penyimpangan itu beda lagi tidak ada kaitannya dengan MoU kita ini," tegas Deden.

Baca Juga: Aturan Khusus Anti-SLAPP Resmi Disahkan

 

Baca Juga: Bahas Persiapan Pilkada 2024, KPU Kaltim Berkunjung ke Kejati

Baca Juga: Kejari PPU Umumkan Serangkaian Pencapaian Kinerja di Bidang Hukum dan Pengelolaan Aset

Baca Juga: Kemerosotan Demokrasi Berujung kepada Kematian?

View this post on Instagram

Baca Juga: Meninjau Masa Depan Kebebasan Pers Dalam RUU Penyiaran

Baca Juga: Kejati Kaltim Obok-obok RSUD AW Sjahranie Samarinda Terkait Dugaan Korupsi Pembayaran TPP yang Rugikan Negara Rp 6 Miliar

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Kaltim Diduga Terlibat Perselingkuhan, Pelapor Ingin Diberhentikan Secara Tak Hormat

Baca Juga: Pengasuh Aniaya Anak: Urgensi Pemeriksaan Psikologis dan Bekal Pengetahuan Hukum Sebagai Upaya Preventif

Baca Juga: Apa Adab dan Hukum Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan? Begini Penjelasannya

Baca Juga: Bupati Mahulu Ucapkan Terima Kasih dan Harapan untuk Kajati Kaltim yang Baru

Baca Juga: Kenali Bentuk-Bentuk Serangan Fajar dan Hukumnya dalam Islam

Baca Juga: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Berau Meningkat di Tahun 2023

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kapan Puasa Rajab 2024? Berikut Jadwal dan Bacaan Niat

Kerja sama yang terjalin itu dalam rangka Kejati mendampingi PT MMP agar tak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT MMP, Zein Heflin mengungkapkan bahwa MMP menangani aset negara. Negara memiliki kepentingan atas aset tersebut dan MMP diberikan mandat untuk menangani MoU itu.

"Apa saja yang dilakukan harus sesuai dengan aturan negara ini, produk hukumnya ada dua yaitu yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah," beber Zein.

PT MMP pun ingin ada pendampingan, bimbingan, saran, nasihat, dan pandangan dari Kejati. Sebab, Kejati mengetahui untuk menerjemahkan makna dari hukum-hukum yang berlaku.

"Pihak MMP ini harus punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan produk hukum, seefisien mungkin menggunakan dana-dana yang ada," pungkas Zein.

[YMD | RWT]