Kaltimtoday.co, Jakarta - Apakah Anda berniat melakukan jual beli tanah di tahun ini? Kalau begitu, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus dilampirkan sebagai salah satu syarat terbaru dalam transaksi tersebut.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis syarat jual beli tanah terbaru 2022 terkait dengan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022 nanti.

Aturan terbaru itu berkaitan dengan Instruksi Presiden No. 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Direktur BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, banyak orang yang belum tahu mengenai kepesertaan BPJS itu adalah wajib.

"Kami berterima kasih kepada presiden yang telah menginstruksikan. Ini sudah ada dalam Inpres No. 1/2022," kata dia.

Baca Juga: Lonjakan Harga Tanah di Sepaku dan Penajam Dongkrak Pendapatan Pajak BPHTB PPU

 

Baca Juga: Dispertan PPU Berikan Bantuan Kapur dan Anti Asam untuk Atasi Keasaman Tanah

Baca Juga: Ombudsman Sebut Pendaftaran Tanah Jadi Keluhan Utama Pelayanan Publik

Baca Juga: KPK Usut 3 Rumah Sakit atas Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan

Baca Juga: Upaya Tingkatkan Perlindungan Pengguna Jalan di Samarinda, SIM Wajib BPJS Kesehatan Diuji Coba Mulai 1 Juli - 30 September 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Dibuka Hari Ini! Jadwal, Syarat, dan Daya Tampung PPDB Samarinda 2024 Jenjang SMA Jalur Zonasi

Baca Juga: Syarat dan Jadwal PPDB Samarinda 2024 Jenjang SMA/SMK 5 Jalur

Baca Juga: Dinas Pertanian PPU Genjot Produksi dengan Perbaikan Kualitas Tanah dan Teknologi Pertanian

Baca Juga: Komitmen Pemkot Jaga Pelayanan Kesehatan, BPJS Kelas 3 di Balikpapan Tetap Gratis

Baca Juga: Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Masih Dievaluasi, Penetapan Baru Paling Lambat 1 Juli 2025

Baca Juga: KRIS BPJS Kesehatan: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Setara dan Berkualitas

Baca Juga: Aturan KRIS BPJS Kesehatan, Ini 12 Persyaratan Baru Kelas Rawat Inap Standar

 

Baca Juga: Apa Saja Kriteria Fasilitas KRIS? Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan Per 30 Juni 2025

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Kartu BPJS Kesehatan sebagai Syarat Jual Beli Tanah

Kartu tersebut disebutkan sebagai syarat dalam permohonan layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli. Syarat itu dibuat sebagai bentuk respon untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

JKN sendiri merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib mandatory. Pelaksanaannya dilindungi dan berdarkan pada UU No. 40/2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU tersebut telah diubah menjadi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dasar dari sistem KJN sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan mendasar kesehatan masyarakat agar memperoleh perawatan yang layak untuk setiap orang yang telah membayar iuran kesehatan.

Berdasarkan pada bunyi UU tersebut, maka setiap penduduk diwajibkan menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal dan bekerja di Indonesia paling sedikit enam bulan.

Mengenai kelas BPJS Kesehatan yang menjadi syarat jual beli tanah terbaru 2022 dibahas sebagai berikut:

1. Mengenai BPJS Kesehatan yang dilampirkan dalam transaksi bisa dari berbagai kelas, mulai dari kelas 1, 2, sampai kelas 3.
2. Aturan melampirkan BPJS Kesehatan ketika membeli tanah atau bangunan baru berlaku mulai 1 Maret 2022 setelah inpres dirilis.
Baca Juga: BPJS Kesehatan: Sistem Kelas Dihapus, Rawat Inap Standar Berlaku Mulai 30 Juni 2025

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.