Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin meminta Pemkot agar bertindak tegas terhadap PT Samaco yang merupakan pengelola Mahakam Lampion Garden (MLG), Tepian Mahakam, Jalan Slamet Riyadi.

Dia mengatakan, MLG melanggar sejumlah kesepakatan yang sudah diteken bersama pihak Pemkot Samarinda, seperti pembayaran retribusi yang tak pernah terpenuhi setiap tahun.

"Salah satunya yang kami soroti adalah retribusi tidak pernah dibayar sesuai dengan aturan yang ada. Banyak penunggakan," ungkap Fuad di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/2/2022).

Selain itu, kata Fuad, pihak MLG juga tidak mengantongi izin operasional saat membuka usaha baru yang dinamakan Mahakam Riverside Market (Marimar) di lokasi yang sama tanpa ada izin dengan pihak pertama dalam hal ini Pemkot Samarinda.

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Desak Penambahan Ambulans dan Sopir di Puskesmas

 

Baca Juga: Jelang Lebaran, DPRD Samarinda Minta Masalah Sampah Jadi Perhatian Serius

Baca Juga: Program Gratispol Masih Tunggu Regulasi, DPRD Samarinda Siap Awasi Implementasinya

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Warga Tak Gelar Lapak Penukaran Uang di Trotoar

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Cek Laporan Kinerja Wali Kota, DPRD Samarinda Turunkan Pansus untuk Verifikasi LKPJ

Baca Juga: Efisiensi APBD Samarinda Capai Rp58 Miliar, DPRD Pastikan Pelayanan Publik Tetap Aman

Baca Juga: DPRD Samarinda Ingatkan Perusahaan Taat Bayar THR, Jangan Abaikan Hak Pekerja

Baca Juga: Celni Pita Sari Ajak Legislator Jadi Teladan Kepedulian Sosial Lewat Santunan Anak Yatim

Baca Juga: Setuju Pangkas Anggaran, DPRD Samarinda: Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Baca Juga: Belum Lunasi PBB, Big Mall Ditegur DPRD Samarinda, Samri Shaputra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Samarinda Sepakati Efisiensi APBD 2025, Hemat Anggaran Rp58 Miliar untuk Sektor Prioritas

Baca Juga: Ketua DPRD Samarinda Imbau Warga Jaga Ketertiban dan Kondusifitas Selama Ramadan dan Idulfitri

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Cegah Lonjakan Perceraian, DPRD Samarinda Dukung Wacana Kemenag Soal Program Pranikah Satu Semester

"Sebelum ramai dibahas, kami (Komisi II DPRD Samarinda)  sudah melakukan sidak di sana, memberikan arahan terkait dengan permasalahan itu, tapi tidak digubris dengan baik," ujarnya.

Oleh karena itu, Fuad menyebutkan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkot Samarinda agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Kemudian, penunggakan retribusi sejak 2017 itu, kata Fuad, pihaknya meminta kepada Pemkot Samarinda agar dikejar dan ditagih hingga lunas.

Hingga 2021, PT Samaco hanya membayar retribusi sebesar Rp 425 juta dari jumlah seharusnya, yaitu sekitar Rp 1,18 miliar terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda.

"Kurang masih banyak yang perlu dikejar penagihannya atau tunggakan sebesar Rp 760 juta," pungkasnya.

Kendati demkian, izin Marimar dihentikan untuk sementara sembari melakukan perjanjian kerja sama baru dengan pihak Pemkot Samarinda

[SDH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.