Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin meminta Pemkot agar bertindak tegas terhadap PT Samaco yang merupakan pengelola Mahakam Lampion Garden (MLG), Tepian Mahakam, Jalan Slamet Riyadi.

Dia mengatakan, MLG melanggar sejumlah kesepakatan yang sudah diteken bersama pihak Pemkot Samarinda, seperti pembayaran retribusi yang tak pernah terpenuhi setiap tahun.

"Salah satunya yang kami soroti adalah retribusi tidak pernah dibayar sesuai dengan aturan yang ada. Banyak penunggakan," ungkap Fuad di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/2/2022).

Selain itu, kata Fuad, pihak MLG juga tidak mengantongi izin operasional saat membuka usaha baru yang dinamakan Mahakam Riverside Market (Marimar) di lokasi yang sama tanpa ada izin dengan pihak pertama dalam hal ini Pemkot Samarinda.

Baca Juga: Soroti Implementasi UU Minerba, Abdul Rohim Sebut Pembagian Keuntungan Tak Sebanding dengan Dampak yang Timbul

 

Baca Juga: Usai Investigasi Kebakaran, DPRD Samarinda Bakal Panggil Pengelola BIG Mall Samarinda 

Baca Juga: Komisi I DPRD Samarinda Desak Big Mall Bertanggung Jawab atas Korban Sesak Napas akibat Kebakaran

Baca Juga: DPRD Samarinda Matangkan Regulasi, Cegah Swasta Bangun Pemakaman di Lahan Sempit Padat Penduduk

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Godok Raperda Pariwisata, DPRD Samarinda Masuk Tahap Klasifikasi Pasal dan Bab

Baca Juga: Soroti Aktivitas Anak Jalanan yang Meresahkan, DPRD Samarinda Minta Masyarakat Tidak Beri Uang

Baca Juga: Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 Masih Nol, DPRD Samarinda Desak Bapenda Sidak Lapangan

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target

Baca Juga: Polemik Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Siap Mediasi Kedua Belah Pihak 

Baca Juga: Kelurahan Lempake dan Makroman Jadi Titik Potensial Implementasi Program Oplah, DPRD Samarinda Siap Dukung

Baca Juga: Petani Gagal Panen di Lempake Jadi Prioritas Penyaluran Dana Darurat, DPRD Samarinda Minta Prosesnya Tak Berbelit

Baca Juga: Bullying di Kalangan Pelajar Kembali Marak, DPRD Samarinda Tekankan Pentingnya Sinergi Orangtua

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Anggota DPRD Samarinda Adnan Faridhan Dorong Pemerintah Serius Evaluasi Izin Ormas Meresahkan

"Sebelum ramai dibahas, kami (Komisi II DPRD Samarinda)  sudah melakukan sidak di sana, memberikan arahan terkait dengan permasalahan itu, tapi tidak digubris dengan baik," ujarnya.

Oleh karena itu, Fuad menyebutkan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkot Samarinda agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Kemudian, penunggakan retribusi sejak 2017 itu, kata Fuad, pihaknya meminta kepada Pemkot Samarinda agar dikejar dan ditagih hingga lunas.

Hingga 2021, PT Samaco hanya membayar retribusi sebesar Rp 425 juta dari jumlah seharusnya, yaitu sekitar Rp 1,18 miliar terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda.

"Kurang masih banyak yang perlu dikejar penagihannya atau tunggakan sebesar Rp 760 juta," pungkasnya.

Kendati demkian, izin Marimar dihentikan untuk sementara sembari melakukan perjanjian kerja sama baru dengan pihak Pemkot Samarinda

[SDH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.