Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin meminta Pemkot agar bertindak tegas terhadap PT Samaco yang merupakan pengelola Mahakam Lampion Garden (MLG), Tepian Mahakam, Jalan Slamet Riyadi.

Dia mengatakan, MLG melanggar sejumlah kesepakatan yang sudah diteken bersama pihak Pemkot Samarinda, seperti pembayaran retribusi yang tak pernah terpenuhi setiap tahun.

"Salah satunya yang kami soroti adalah retribusi tidak pernah dibayar sesuai dengan aturan yang ada. Banyak penunggakan," ungkap Fuad di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/2/2022).

Selain itu, kata Fuad, pihak MLG juga tidak mengantongi izin operasional saat membuka usaha baru yang dinamakan Mahakam Riverside Market (Marimar) di lokasi yang sama tanpa ada izin dengan pihak pertama dalam hal ini Pemkot Samarinda.

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Inisiasi Regulasi Baru untuk Pengembangan Pasar Tradisional dan Desa Wisata

 

Baca Juga: DPRD Dukung Strategi Varia Niaga Samarinda Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idulfitri

Baca Juga: Ada Ketimpangan Alokasi Anggaran Olahraga-Pariwisata, DPRD Sebut Rp 4 Miliar Kecil untuk Peningkatan Sektor Wisata

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Rencana AMDK Perumdam Tirta Kencana, Jadi Kontribusi Positif untuk Ekonomi Daerah

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Kontraktor Janji Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Komisi III DPRD: Yang Penting Dibayar Penuh

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Usul Mahasiswa-Akademisi Dilibatkan untuk Inventarisasi Pengelolaan Parkir Samarinda

Baca Juga: DPRD Samarinda Siap Fasilitasi Penyelesaian Pendirian Gereja Toraja Sungai Keledang

Baca Juga: Resmi Dilantik sebagai PAW DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Baca Juga: DPRD Tanggapi Surat Edaran Disdikbud Samarinda Soal Larangan Sekolah Pungut Biaya Perpisahan Siswa

Baca Juga: Potensi Ganggu Kinerja di Lingkungan Pemerintah, Markaca Minta Posisi PPPK Diisi Pegawai Sesuai Bidang Keahlian

Baca Juga: Anggota DPRD Samarinda Tolak Aturan Legalitas Aborsi, Soroti Potensi Masalah dalam Implementasinya

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Peristiwa Dua Anak Tenggelam di Eks Kolam Tambang, Sebut Pemerintah Kurang Serius Lakukan Antisipasi

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pembangunan Teras Samarinda Terancam Molor, DPRD Tegur Pemkot akibat Bahan Baku Impor

"Sebelum ramai dibahas, kami (Komisi II DPRD Samarinda)  sudah melakukan sidak di sana, memberikan arahan terkait dengan permasalahan itu, tapi tidak digubris dengan baik," ujarnya.

Oleh karena itu, Fuad menyebutkan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkot Samarinda agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Kemudian, penunggakan retribusi sejak 2017 itu, kata Fuad, pihaknya meminta kepada Pemkot Samarinda agar dikejar dan ditagih hingga lunas.

Hingga 2021, PT Samaco hanya membayar retribusi sebesar Rp 425 juta dari jumlah seharusnya, yaitu sekitar Rp 1,18 miliar terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda.

"Kurang masih banyak yang perlu dikejar penagihannya atau tunggakan sebesar Rp 760 juta," pungkasnya.

Kendati demkian, izin Marimar dihentikan untuk sementara sembari melakukan perjanjian kerja sama baru dengan pihak Pemkot Samarinda

[SDH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.