Kaltim
Isran Noor Harus Cermat Pilih Direksi dan Pengawas Perusda Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Sudah sejak lama, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi diminta melakukan evaluasi atas kinerja buruk perusahaan daerah (perusda).
Namun, baru di tahun ketiga, Isran Noor-Hadi Mulyadi mulai berupaya melakukan pembenahan total. Dimulai dengan membuka seleksi terbuka bagi calon direksi dan pengawas baru di perusda Kaltim.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi mengatakan, Isran Noor dan Hadi Mulyadi harus benar-benar cermat memilih orang yang akan menduduki jabatan strategis di perusda tersebut. Pasalnya, mereka lah yang akan menentukan sukses tidaknya perusda di era kepemimpinan Isran-Hadi.
"Selama ini pengelolaan perusda jauh dari profesional," ungkap Purwadi, Rabu (28/4/2021).
Kinerja buruk perusda selama ini, menurutnya berasal dari pemilihan orang-orang yang menempati posisi strategis. Mereka yang ditunjuk sebagai direksi tidak berkompetensi. Mereka dipilih berdasarkan kedekatan dengan penguasa, kedekatan dengan partai politik, titipan keluarga pejabat, bahkan tempat mantan pejabat yang punya jasa budi baik alias tim sukses kepala daerah yang sedang berkuasa.
Akibatnya, kinerja perusda Kaltim stagnan, macet, dan selalu merugi. Banyak petinggi perusda hanya makan gaji buta tanpa ukuran kinerja dari pemerintah.
Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan
Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah KaltimLihat postingan ini di Instagram
"Akhirnya direksi-pengawas perusda itu cuma jadi beban APBD Kaltim. Padahal Kaltim ini punya banyak potensi yang bisa dikelola perusda," tuturnya.
Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini menyarankan, Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk serius membenahi perusda dimulai dari memilih direksi dan pengawas secara selektif.
Pertama, serahkan pimpinan perusda ke manajemen profesional yg tidak ada intervensi politik dan titipan sponsor dari pihak manapun. Kedua, berikan kemerdekaan tata kelola perusda yang lebih transparan bagi semua pihak termasuk publik luas.
Ketiga, setiap manajer profesional tersebut harus bisa sampaikan rencana bisnis yang konkrit dan realistis atas perusda yang dipegang.
Keempat, perusda harus membuka diri dengan kerjasama dengan berbagai pihak namun dengan tetap memastikan tata kelola yang profesional.
Lihat postingan ini di InstagramBaca Juga: Dewan SDA Nasional Susun Strategi Pengelolaan Air Berkelanjutan untuk Pulau Kecil dan Terluar
"Ini penting jadi perhatian Isran Noor dan Hadi Mulyadi agar perusda tidak tekor terus," pungkasnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul Budiman juga memberikan tanggapan. Sejak awal, Budiman telah menegaskan bahwa mencari sosok yang profesional adalah suatu keharusan. Sebab perusda lazimnya membantu pemerintah dalam mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika melihat perusahaan-perusahaan daerah atau bahkan dalam konteks nasional, kecenderungan dalam suatu jabatan tertentu rata-rata datang dari timses atau partai politik.
"Kalau sampai politisi masuk, maka bisa berimplikasi negatif. Dia akan terpasung oleh yang merekomendasikan atau akan terpasung oleh yang mengangkat dia," ungkap Budiman saat dihubungi pada Rabu (28/4/2021).
Bagi Budiman, pimpinan di sebuah perusda harus datang dari non partai politik. Alasannya, jika politisi terlibat di dalam perusda, dia akan terpasung oleh partainya. Dalam artian, bisa terjadi kepentingan partai yang akan lebih banyak diakomodasi daripada tujuan perusahaan itu sendiri.
Sama pula halnya jika yang bersangkutan beririsan dengan pejabat terkait. Maka otomatis orientasi kerjanya akan lebih banyak mengakomodir kepentingan dari yang berhasil mengangkatnya.
"Pastinya harus mencari orang yang profesional. Punya rekam jejak yang bagus dalam mengelola usaha atau kegiatan lain yang sifatnya bisa mencari uang untuk daerah," lanjut Budiman.
Budiman juga menegaskan bahwa selama perekrutan harus melihat pada kapabilitas dan kemampuan. Bukan karena ikatan kekerabatan atau kekeluargaan.
"Ketika dibuka pintu tanggapan dari masyarakat, itu kan setidaknya bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang bisa dibuat gubernur sebagai orang yang akan memilih terakhir nanti. Atau meminimalisasi kesalahan di timsel sebelum ke gubernur," tambah Budiman.
Menurutnya, tanggapan masyarakat akan memudahkan pansel dan gubernur untuk memilih orang berdasarkan rekam jejaknya. Oleh sebab itu, adanya tanggapan sangat krusial. Jika para calon hanya dinilai berdasarkan CV dan hasil wawancara, maka terkesan normatif.
"Misalnya yang banyak tahu calon itu kan masyarakat sekitar atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan," bebernya.
Prestasi sejumlah perusda juga dipertanyakan oleh Budiman. Secara umum, selama ini perusda dianggap tidak memiliki prestasi signifikan. Menurutnya, perusda justru cenderung rugi. Maka, setelah pemilihan pemimpin teranyar di perusda ini, harus kembali melihat tujuan.
"Pemerintah kita ini kelemahannya satu. Jago dalam menghabiskan uang, pintar menghabiskan uang, tapi tidak pintar menghasilkan uang. Kalau dari sisi kepentingan daerah, perusda ini sangat krusial dalam mencari pendapatan. Sekaligus punya posisi yang penting terhadap pelayanan masyarakat," ungkap Budiman.
Lihat postingan ini di Instagram
Artinya, prestasi daerah bisa dijadikan tolak ukur dari keberhasilan perusda. Ditambahkannya, keberhasilan perusda dan daerah bisa jadi tolak ukur bagi gubernur. Sehingga kecermatan gubernur dalam memilih sangat krusial.
Berikut sejumlah sorotan publik terhadap perusda:
PT Melati Bhakti Satya
- Setoran ke kas daerah sangat rendah
- Direksi dinilai tidak bisa memaksimalkan penyertaan modal tunai dan aset yang diberikan
PT Agro Kaltim Utama
- Pelaporan keuangan bermasalah, bahkan dinyatakan nonaktif dan berhenti beroperasi
- Direktur utama divonis 13 tahun penjara akibat korupsi modal perusda
PT Migas Mandiri Pratama
- Sejumlah pimpinan melakukan rangkap jabatan antara induk dan anak perusahaan
- Setoran pengelolaan bagi hasil migas terdapat selisih bahkan tidak disetorkan ke kas daerah
PT Sylva Kaltim Sejahtera
- Punya piutang macet sejak 2002 yang totalnya mencapai Rp 2,31 miliar
- Mendapat sorotan dari DPRD Kaltim setelah sempat hanya menyetorkan PAD Rp 17 juta per tahun
[YMD | TOS]
Related Posts
- DPK Dorong Pengadaan Arsiparis di CPNS dan P3K untuk Perkuat Pengelolaan Arsip di Kaltim
- DPK Kaltim Dorong Bimtek di OPD untuk Tingkatkan Kompetensi dan Kemandirian Arsiparis
- Peran Strategis Tenaga P3K Diperlukan dalam Pengelolaan Arsip di Kaltim
- DPK Kaltim Targetkan Seluruh OPD Miliki Arsiparis pada 2025
- Hadapi Tantangan Pemahaman Kearsipan, DPK Kaltim Tekankan Dukungan OPD dalam Tata Kelola
