Kaltimtoday.co, Samarinda - Iuaran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.  Iuran ini diberikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini masih disesuaikan sesuai dengan aturan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 /2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Berapa besarnya iuran BPJS Kesehatan?

• Iuran Kelas III BPJS Kesehatan sebesar Rp 35.000 (Rp 42.000 dikurangi dengan subsidi pemerintah Rp 7.000)
• Iuran Kelas II: Rp 100.000
Baca Juga: BPJS Kesehatan Rencanakan Kenaikan Iuran JKN pada 2025 untuk Atasi Potensi Defisit
• Iuran Kelas I: Rp 150.000

Jika terlambat, berapa denda yang harus dibayar?

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, apabila ada keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan maka peserta tidak dikenakan denda terkait keterlambatannya. Asalkan, dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali peserta tidak melakukan rawat inap.

Namun, apabila dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali peserta menggunakan pelayanan rawat inap maka besaran denda akan dikenakan dengan perhitungan tertentu.

Yaitu, peserta harus membayar lima persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

 

Baca Juga: Komitmen Pemkot Jaga Pelayanan Kesehatan, BPJS Kelas 3 di Balikpapan Tetap Gratis

Baca Juga: Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Masih Dievaluasi, Penetapan Baru Paling Lambat 1 Juli 2025

Baca Juga: KRIS BPJS Kesehatan: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Setara dan Berkualitas

Baca Juga: Aturan KRIS BPJS Kesehatan, Ini 12 Persyaratan Baru Kelas Rawat Inap Standar

View this post on Instagram

Baca Juga: Apa Saja Kriteria Fasilitas KRIS? Perubahan Sistem Kelas BPJS Kesehatan Per 30 Juni 2025

Baca Juga: Ketahui 19 Layanan Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Baca Juga: Klarifikasi BPJS Kesehatan Soal Sistem Antrean di RSUD AW Sjahranie

Baca Juga: Sistem Antrean BPJS Kesehatan Down, Pasien di RSUD AW Sjahranie Menumpuk

Baca Juga: BPJS Kesehatan: Sistem Kelas Dihapus, Rawat Inap Standar Berlaku Mulai 30 Juni 2025

Baca Juga: Jokowi Revisi Perpres Jaminan Kesehatan, Ini 21 Jenis Pelayanan yang Tidak Ditanggung BPJS

Baca Juga: Harga Terjangkau, Ini Daftar Optik di Balikpapan yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Baca Juga: Permudah Urusan, Dinsos Kukar Keluarkan Juknis Pendaftaran BPJS Kesehatan Pasien Emengency

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Berdasarkan Perpres No. 64 /2020 tentang Jaminan Kesehatan, berikut ketentuan denda iuran BPJS Kesehatan:

Baca Juga: 6 Polda Mulai Uji Coba BPJS Kesehatan Jadi Syarat SKCK, Salah Satunya Kaltim
• Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan
• Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta

Konsekuensi jika terlambat bayar denda iuran BPJS Kesehatan

Dirangkum dari Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), ini konsekuensi jika peserta telat membayar iuran BPJS Kesehatan:

Baca Juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2024: Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar
• Status peserta menjadi non-aktif sejak tanggal 1 bulan berikutnya, sehingga penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara.
• Kepesertaannya dapat menjadi aktif kembali dan penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan berakhir bila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalan. Besaran denda mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Bila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.
Baca Juga: KPU Kukar Akomodir Badan Adhoc Terfasilitasi Jaminan BPJS Tenaga Kerja Rentan

[NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.